ASKARA - Ketua Umum LSM Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD), Hironimus Taime, mendorong pemerintah melakukan reformasi mendasar terhadap tata kelola investasi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi sumber utama kesejahteraan rakyat tanpa membebani masyarakat melalui kebijakan perpajakan yang berlebihan.

Hironimus menilai Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam luar biasa dan menjadi salah satu penopang kebutuhan berbagai negara di dunia. Namun, menurutnya, pengelolaan kekayaan tersebut hingga kini belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung istilah "Konoha" yang kerap digunakan di ruang publik sebagai kritik terhadap praktik nepotisme, oligarki, dan kepentingan kelompok tertentu dalam tata kelola pemerintahan.

"Indonesia adalah negeri yang sangat kaya. Kekayaan alam ini seharusnya menjadi modal utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang diperlukan adalah keberanian melakukan pembenahan sistem pengelolaan sumber daya alam agar lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan nasional," ujar Hironimus, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, setelah hampir 81 tahun merdeka, Indonesia membutuhkan pembaruan regulasi, khususnya Undang-Undang Penanaman Modal dan Investasi, agar hasil pengelolaan sumber daya alam dapat dinikmati secara lebih merata.

Hironimus menawarkan konsep yang ia sebut sebagai "Segitiga Emas Investasi", yakni skema pembagian manfaat investasi yang terdiri atas 70 persen untuk investor, 20 persen untuk pemerintah, dan 10 persen bagi masyarakat adat, tokoh agama, perempuan, serta pemuda.

Menurutnya, skema tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian investasi dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi potensi konflik di daerah yang menjadi lokasi proyek investasi.

"Konsep ini saya telah sampaikan berulang kali dalam berbagai forum ilmiah. Tujuannya agar investasi tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat di sekitar wilayah investasi," katanya.

Hironimus berpandangan, apabila pengelolaan investasi dan sumber daya alam dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait investasi dan pengelolaan sumber daya alam di masa mendatang.