ASKARA - Sekolah Pemikiran Kejeniusan meluncurkan program kajian bertajuk "Road Map Ekonomi-Politik Pancasila: Membangun Ekonomi Berdaulat, Adil, Mandiri, dan Bermartabat Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945" sebagai upaya memperkuat arah pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi di tengah dinamika geopolitik global dan disrupsi teknologi.

Program ini menjadi ruang pembelajaran dan diskusi untuk mengkaji kembali pemikiran para pendiri bangsa serta para ekonom Indonesia, sekaligus merumuskan perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan nasional pada abad ke-21.

Dalam kajian tersebut, peserta akan dibimbing oleh sejumlah ekonom strukturalis, di antaranya Ichsanuddin Noorsy, Yudhie Haryono, Agus Rizal, dan Kirdi Putra. Berbagai tema strategis akan dibahas, mulai dari fondasi filosofis Ekonomi Politik Pancasila, hubungan spiritualitas dengan pembangunan ekonomi, hingga pemikiran tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Dawam Rahardjo, Soemitro Djojohadikusumo, dan Mubyarto.

Selain itu, forum juga akan mengupas desain Undang-Undang Ekonomi Politik sebagai fondasi pembangunan nasional, transformasi dari ekonomi kolonial menuju ekonomi berdikari, hingga strategi menghadapi tantangan ekonomi digital dan arus globalisasi.

Penyelenggara berharap kajian ini mampu melahirkan generasi pemikir yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menawarkan solusi konkret bagi berbagai persoalan bangsa melalui pendekatan multidisipliner.

Kajian akan diselenggarakan setiap Jumat dan Sabtu, mulai 7–8 Agustus 2026, pukul 14.00–17.00 WIB, di Markaz Mazhab Tebet, Jalan Tebet Barat VI A Nomor 26–27, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini terbuka untuk umum dengan kuota terbatas 20 peserta pada setiap angkatan agar proses diskusi berlangsung lebih interaktif dan mendalam.

Sekolah Pemikiran Kejeniusan mengundang akademisi, mahasiswa, peneliti, aktivis, birokrat, pelaku usaha, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia untuk bergabung dalam forum tersebut.

Melalui kajian ini diharapkan lahir gagasan-gagasan baru yang memperkuat cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa.

Penyelenggara menegaskan, perubahan besar selalu berawal dari kekuatan gagasan. Karena itu, membangun masa depan Indonesia membutuhkan keberanian berpikir, berdiskusi, dan merumuskan arah pembangunan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.