ASKARA - Aliansi Masyarakat Gayo (AMG) menilai tata kelola industri getah pinus di Aceh Tengah dan Gayo Lues masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi masyarakat. Mulai dari kondisi pabrik yang buka-tutup, lemahnya pembinaan pemerintah, dugaan penindakan yang tidak konsisten, hingga persoalan pencemaran lingkungan menjadi sorotan organisasi tersebut.

Pandangan itu disampaikan Koordinator AMG, Sinar, dalam diskusi mengenai tata kelola industri getah pinus bersama Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri pada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Zam Zam Mubarak, di Takengon, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Sinar, ketidakpastian iklim investasi menjadi salah satu penyebab belum berkembangnya industri getah pinus di kawasan Gayo. Kondisi pabrik yang beroperasi secara tidak menentu dinilai mencerminkan lemahnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

"Pemerintah Aceh dinilai belum mampu memberikan jaminan investasi bagi industri getah pinus. Kondisi buka-tutup pabrik yang terjadi saat ini menunjukkan masih lemahnya pembinaan terhadap sektor ini," ujarnya.

Selain persoalan investasi, AMG juga menyoroti dugaan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan laporan masyarakat, masih terdapat industri pengolahan getah pinus yang diduga membuang limbah cair ke aliran sungai.

Sinar menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena hingga kini belum terlihat adanya penindakan yang tegas.

"Ini persoalan serius. Ada laporan limbah cair dibuang ke sungai, tetapi belum terlihat tindakan yang tegas. Di sisi lain, kami melihat adanya kesan penindakan yang tebang pilih terhadap pelaku industri," katanya.

AMG mengingatkan bahwa industri getah pinus memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat Aceh Tengah dan Gayo Lues, terutama setelah berbagai bencana yang berdampak terhadap mata pencaharian warga di wilayah pedalaman.

Menurut Sinar, ribuan petani kini menggantungkan penghasilan dari penyadapan getah pinus. Karena itu, ketidakpastian tata kelola industri dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Pasca-bencana, banyak masyarakat di daerah marginal bergantung pada sektor getah pinus. Jika kondisi ini terus berlanjut, petani akan semakin sulit memperoleh kepastian usaha," ujarnya.

AMG pun mendorong Satgas PRR Kemendagri agar menjadikan sektor getah pinus sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat Gayo dalam jangka panjang.

Selain itu, organisasi tersebut meminta adanya kepastian hukum, kepastian investasi, pengawasan lingkungan yang lebih ketat, serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap pelaku industri.

"Komoditas getah pinus merupakan salah satu penyumbang devisa negara. Karena itu, sektor ini tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus menghadirkan kepastian hukum, kepastian usaha bagi petani, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat agar industri ini mampu berkembang secara berkelanjutan," tegas Sinar.