ASKARA - Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang mengklaim sejumlah pembangunan di Kota Medan merupakan hasil kerjanya saat menjabat Wali Kota Medan memicu polemik. Sejumlah pengamat menilai keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar klaim politik.

Pernyataan Bobby disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan. Saat itu ia menyebut berbagai pembangunan yang ditampilkan dalam video profil Kota Medan merupakan hasil kerja pemerintahannya.

"Kalau boleh sombong, Alhamdulillah saya yang bangun itu," ujar Bobby.

Ucapan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan klaim tersebut dengan menyoroti sejumlah proyek strategis yang dinilai belum rampung atau belum berfungsi optimal, seperti revitalisasi Lapangan Merdeka dan pembangunan Islamic Center Medan.

Pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda menilai kepala daerah memang berhak mengklaim program yang direncanakan atau dimulai pada masa kepemimpinannya. Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari siapa yang memulai proyek.

"Klaim itu sah secara administrasi. Tetapi keberhasilan harus dibuktikan melalui proyek yang selesai tepat waktu, berfungsi sesuai tujuan, bebas persoalan hukum, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Elfenda kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).

Analis FITRA Sumut itu menegaskan legitimasi pembangunan bertumpu pada akuntabilitas dan capaian kinerja yang terukur. Proyek yang belum selesai atau belum memberikan manfaat optimal, menurutnya, belum dapat disebut sebagai keberhasilan pembangunan.

Elfenda juga mengingatkan bahwa proyek strategis umumnya dikerjakan lintas periode pemerintahan sehingga membutuhkan kesinambungan kebijakan, bukan saling mengklaim prestasi.

Senada, Founder Ethics of Care, Dr. Farid Wajdi, mengatakan polemik tersebut bukan sekadar soal siapa yang membangun, tetapi menyangkut integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, pembangunan publik baru memperoleh legitimasi ketika masyarakat benar-benar menikmati manfaatnya.

"Anggaran telah terserap bukan berarti manfaat telah hadir. Bangunan telah berdiri bukan berarti pelayanan telah berjalan. Pembangunan baru memperoleh legitimasi ketika masyarakat menikmati hasilnya," ujarnya.

Farid menilai kritik masyarakat di era digital merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Karena itu, pemerintah sebaiknya menjawab kritik dengan transparansi data, progres pekerjaan, kualitas pembangunan, dan kepastian manfaat bagi masyarakat.

Kedua pengamat sepakat bahwa pembangunan tidak seharusnya dijadikan komoditas politik atau ajang saling mengklaim prestasi. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menilai keberhasilan pemerintah melalui kualitas pelayanan dan manfaat nyata yang mereka rasakan.