ASKARA - Ketua Umum DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP), Willem Frans Ansanay, menegaskan bahwa ketahanan energi nasional, khususnya sektor kelistrikan, merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Maju. Pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan dinilai menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Willem Frans Ansanay sejalan dengan penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait terjadinya pemadaman listrik di sejumlah daerah pada masa kepemimpinan direksi PT PLN (Persero) sebelumnya.

Menurut Menteri ESDM, gangguan pasokan listrik tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan batu bara secara nasional. Pemadaman lebih dipengaruhi oleh kendala teknis operasional pada sejumlah pembangkit serta kebutuhan pemeliharaan fasilitas pembangkit yang harus segera dilakukan.

"Berdasarkan penjelasan Menteri ESDM, persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan kebutuhan perawatan pembangkit. Sementara stok batu bara nasional untuk kebutuhan pembangkit listrik masih dalam kondisi aman," kata Frans di Jakarta.

Ia menjelaskan, terdapat tantangan dalam penyediaan batu bara kalori menengah dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori yang dibutuhkan beberapa pembangkit. Namun kondisi tersebut tidak memengaruhi ketersediaan batu bara nasional secara keseluruhan, sementara pemerintah terus melakukan langkah strategis guna menjaga keamanan pasokan energi.

Karena itu, menurut Frans, perhatian harus diarahkan pada peningkatan keandalan infrastruktur, penguatan sistem operasional, serta perbaikan manajemen pembangkit agar gangguan pasokan listrik tidak kembali terulang.

BARA JP juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait pemadaman bergilir dan kenaikan biaya listrik yang sempat menimbulkan keresahan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap sektor ketenagalistrikan nasional.

"Setiap dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan pihak-pihak terkait harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta," tegasnya.

Pada kesempatan itu, DPP BARA JP turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada jajaran Direksi PLN yang baru, yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 18 Juni 2026 di Jakarta.

BARA JP berharap kepemimpinan baru mampu meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan nasional, mengakhiri pemadaman bergilir yang merugikan masyarakat, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan publik, BARA JP juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat dalam pengelolaan sektor kelistrikan.

Frans menegaskan, tata kelola kelistrikan yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Menurutnya, listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan akan menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor strategis.

"Menjaga keandalan listrik nasional bukan hanya soal energi, tetapi juga menjaga fondasi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing," pungkasnya.