ASKARA - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 dinilai bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan momentum penting menentukan arah baru PBNU dalam memasuki abad kedua pengabdiannya bagi umat, bangsa, dan negara.

Pandangan tersebut disampaikan Mohammad Dawam dalam refleksinya mengenai peta jalan kepemimpinan Ketua Umum PBNU dari masa ke masa. Menurutnya, figur ketua umum mendatang harus mampu membaca sejarah kepemimpinan NU sebagai pijakan strategis untuk menjawab tantangan zaman.

Dawam menilai, empat generasi kepemimpinan PBNU sebelumnya telah meninggalkan karakter dan warisan berbeda yang dapat menjadi fondasi bagi pengembangan organisasi ke depan.

Kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, misalnya, disebut sebagai model kepemimpinan yang dekat dengan akar rumput dan memiliki komunikasi kultural yang kuat dengan warga nahdliyin. Gus Dur dikenal aktif hadir di tengah masyarakat melalui pengajian kampung, sowan kepada para kiai, hingga ziarah kubur ke makam ulama.

Menurut Dawam, pendekatan sederhana itu berhasil membangun ikatan emosional antara PBNU dan jamaahnya, sekaligus menjadikan NU hadir sebagai pengayom umat dan penjaga moral bangsa.

Selain dekat dengan masyarakat, Gus Dur juga dikenal kritis terhadap pemerintah ketika kebijakan dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, namun tetap disampaikan dalam bingkai kebangsaan.

Sementara itu, kepemimpinan Hasyim Muzadi dinilai menonjol dalam membangun hubungan harmonis lintas organisasi Islam, lintas agama, hingga hubungan internasional. Pada era tersebut, NU tampil aktif dalam diplomasi perdamaian dunia melalui International Conference of Islamic Scholars (ICIS).

“NU memiliki potensi besar tampil sebagai kekuatan moral dunia yang mampu menjadi juru damai non-pemerintah,” tulis Dawam, Sabtu (23/5).

Di tingkat nasional, Hasyim Muzadi juga dianggap berhasil menjaga hubungan harmonis antara NU dan Muhammadiyah, termasuk melalui kebersamaannya dengan Din Syamsuddin yang menjadi simbol persatuan umat Islam Indonesia.

Adapun kepemimpinan Said Aqil Siradj disebut memadukan keberanian mengkritik pemerintah dengan penguatan sumber daya manusia dan pembangunan peradaban NU. Pada masa kepemimpinannya, Hari Santri Nasional resmi ditetapkan setiap 22 Oktober.

Selain itu, Said Aqil dinilai memberi perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan kader melalui pertumbuhan kampus-kampus NU dan pengiriman kader belajar ke luar negeri, termasuk Timur Tengah dan Iran.

“Pembangunan universitas dan rumah sakit NU yang dirintis pada masa kepemimpinannya menjadi fondasi penting yang harus terus dilanjutkan,” katanya.

Sedangkan model kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dinilai menonjol dalam penataan administrasi organisasi yang lebih modern dan terintegrasi. Sistem manajemen satu pintu yang diterapkan PBNU disebut membuat tata kelola organisasi lebih tertib, terukur, dan profesional.

Meski dinilai lebih birokratis, langkah tersebut dianggap penting dalam membangun akuntabilitas kelembagaan NU di era modern.

Menurut Dawam, keempat model kepemimpinan tersebut dapat dipadukan menjadi arah baru PBNU di masa mendatang dengan tetap berpegang pada filosofi NU, “Al-Muhafadhatu ‘Alal Qadiimish-Sholih Wal Akhdzu Bil Jadiidil Ashlah” atau menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik.

Ke depan, PBNU dinilai perlu memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Selain itu, NU juga diharapkan mengedepankan sistem meritokrasi dalam mendorong kader terbaiknya mengisi posisi strategis di berbagai lembaga negara.

“Dengan demikian, NU tidak hanya menjadi kekuatan moral dan sosial keagamaan, tetapi juga menjadi mitra strategis negara dalam membangun peradaban bangsa yang berkeadilan, moderat, dan berkemajuan,” tulis Dawam.