ASKARA — Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, Senin (4/5), menjadi saksi lahirnya gagasan besar tentang masa depan perikanan tangkap Indonesia. Dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang digelar di Pantura Jawa, Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus pakar kelautan nasional, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan bahwa kesejahteraan nelayan hanya dapat dicapai melalui pendekatan sistem terpadu yang menghubungkan ekologi, teknologi, ekonomi, dan tata kelola.

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin menekankan bahwa kesejahteraan nelayan adalah hasil dari rantai panjang yang dimulai dari kualitas ekosistem pesisir, dinamika oseanografi, hingga teknologi penangkapan yang ramah lingkungan. 

“Pendapatan nelayan harus lebih besar dari biaya hidupnya, dan kegiatan penangkapan tidak boleh melampaui batas lestari (MSY). Inilah kunci keberlanjutan,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor dan Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.

Data menunjukkan potensi perikanan Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun, namun pemanfaatannya baru sekitar 64,17%. Angka ini membuka peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, asalkan dilakukan dengan tata kelola berbasis kuota, praktik penanganan ikan terbaik, serta pengembangan pelabuhan modern dengan sistem logistik rantai dingin. 

Prof. Rokhmin juga mengingatkan ancaman nyata berupa overfishing, IUU Fishing, kerusakan ekosistem, dan kemiskinan nelayan yang harus ditangani melalui kebijakan tegas dan inovatif.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kesejahteraan nelayan tidak hanya soal angka produksi, tetapi juga pendapatan layak yang berkisar Rp3,25 juta hingga Rp7,5 juta per bulan, dengan standar internasional minimal USD480 per orang. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM nelayan melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan menjadi fondasi utama. 

“Target akhirnya adalah nelayan sejahtera, produktivitas optimal, kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi nasional meningkat, dan ekosistem laut tetap terjaga,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004.

Momentum di Gebang Mekar ini menjadi simbol bahwa transformasi perikanan tangkap bukan sekadar wacana, melainkan agenda nyata menuju ekonomi biru Indonesia. Dengan sinergi pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa desa pesisir dapat menjadi titik awal lahirnya perikanan tangkap yang mensejahterakan sekaligus menjaga warisan laut bagi generasi mendatang.

Acara yang mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PRL ini dihadiri jajaran pejabat strategis, mulai dari Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut, Kepala PPN Kejawanan, Kepala PSDKP Jawa Barat, hingga DPRD Kabupaten Cirebon dan aparat TNI AL. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini menandai pentingnya sinergi dalam membangun sektor perikanan tangkap yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.