Minggu, 05 Juli 2026 | 07:47
NEWS

Mendagri Dukung Perpukadesi, Diminta Tetap Independen dan Non-Politis

Mendagri Dukung Perpukadesi, Diminta Tetap Independen dan Non-Politis
Mendagri M Tito Karnavian bersama Jenderal TNI (HOR) H. Bibit Waluyo (Dok Askara)

ASKARA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap kehadiran Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) sebagai wadah kontribusi para mantan kepala daerah bagi pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri deklarasi dan pengukuhan Perpukadesi di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan tiga prinsip utama yang perlu dijaga organisasi tersebut, yakni tidak terlibat dalam politik praktis, tidak melakukan intervensi terhadap kewenangan pemerintah, serta menghindari kepentingan pribadi yang mengatasnamakan organisasi.

“Perpukadesi memiliki potensi besar karena dihuni oleh para purna kepala daerah yang kaya pengalaman. Pemerintah dapat memanfaatkan masukan mereka untuk memperkuat kebijakan,” ujar Tito.

Perpukadesi periode 2026–2031 dipimpin Jenderal TNI (HOR) H. Bibit Waluyo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan organisasinya bersifat terbuka, mandiri, dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik praktis.

“Perpukadesi bukan organisasi politik. Kami hadir untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Bibit.

Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan nasional yang tetap berlandaskan nilai Trigatra dan Pancagatra, serta berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan Perpukadesi didorong semangat menghimpun para purna kepala daerah dalam satu wadah silaturahmi dan pengabdian. Organisasi ini dinilai memiliki keunikan karena mampu mengumpulkan banyak mantan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso didapuk sebagai Ketua Dewan Penasehat Perpukadesi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perpukadesi, Sokhiatulo Laoli, menilai perjalanan pembangunan nasional sarat dinamika, termasuk perbedaan kepentingan yang menjadi bagian dari proses demokrasi.

“Kami berkumpul dengan kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menyatukan langkah dalam wadah pengabdian melalui Perpukadesi,” ujarnya.

Ia menambahkan, organisasi ini terbuka bagi seluruh purnabakti kepala daerah serta pihak yang memiliki visi sejalan dalam menjaga kedaulatan dan kemajuan bangsa.

Direktur Eksekutif Perpukadesi, Himatul Hasanah, menegaskan komitmen organisasi untuk berperan aktif memberikan pandangan strategis dalam mengawal arah pembangunan nasional.

“Perpukadesi siap berkontribusi dalam menyiapkan kader kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045, dari tingkat pusat hingga daerah,” ujarnya.

 

 

Komentar