ASKARA - Pemikiran ekonomi strukturalis dari ekonom senior Soemitro Djojohadikoesoemo kembali menjadi sorotan dalam riset yang dilakukan oleh Nusantara Centre. Riset tersebut menelaah gagasan ekonomi tokoh yang juga merupakan ayah dari Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait strategi pembangunan nasional dan kemandirian ekonomi.

Ekonom strukturalis Ichsanuddin Noorsy yang menulis pengantar buku hasil riset tersebut menilai pemikiran Soemitro masih relevan untuk membaca kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dalam refleksinya, Soemitro memandang sistem ekonomi kolonial sebagai bentuk penindasan yang harus diakhiri melalui pembangunan industri nasional yang kuat.

Menurut Noorsy, Soemitro menekankan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi sebagai strategi utama untuk keluar dari pola ekonomi kolonial. Melalui pembangunan industri domestik, negara dapat menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, serta membangun kapasitas produksi nasional.

“Pembentukan modal domestik atau capital formation domestic menjadi kunci bagi kemandirian ekonomi. Hal itu hanya bisa dilakukan jika negara memiliki sistem perencanaan pembangunan jangka panjang yang melampaui periode politik,” tulis Noorsy, dalam keterangan, Senin (16/3).

Dalam pandangan Soemitro, negara berkembang kerap menghadapi keterbatasan pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut sering membuka ruang bagi masuknya modal asing dan pinjaman luar negeri yang berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi.

Noorsy menilai fenomena tersebut dapat dilihat sebagai bentuk tekanan struktural global terhadap negara berkembang. Ia merujuk pada sejumlah literatur kritis seperti karya John Perkins dalam buku Economic Hitman serta pemikiran Michael Hudson dalam Super Imperialism, yang mengkritik sistem pembangunan yang didominasi kekuatan ekonomi Barat.

Menurutnya, Soemitro memiliki pandangan bahwa pasar tidak selalu bersifat netral karena sering dipengaruhi kekuatan politik dan ekonomi di belakangnya. Contoh terbaru dapat dilihat pada kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam perdagangan global.

“Pasar bergerak karena kekuatan politik dan ekonomi. Jika tidak diatur negara, yang terjadi adalah ketimpangan sosial dan kegagalan pembangunan,” tulis Noorsy.

Ia menambahkan bahwa dalam konsep pembangunan Soemitro, negara harus memainkan peran penting dalam mengatur sistem keuangan dan perbankan agar sejalan dengan kepentingan nasional, bukan sekadar mengikuti mekanisme pasar.

Pemikiran tersebut juga menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan teknologi sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Dengan pendekatan itu, pembangunan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kemiskinan struktural.

Namun Noorsy menilai perjalanan ekonomi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Ia menyinggung sejumlah kebijakan sejak era Soeharto yang membuka ruang bagi modal asing melalui berbagai kebijakan ekonomi, termasuk undang-undang penanaman modal asing.

Selain itu, Indonesia juga disebut menghadapi tekanan struktural dari lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank yang memengaruhi arah kebijakan ekonomi negara berkembang.

Dalam pandangannya, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan lemahnya industrialisasi nasional membuat Indonesia belum sepenuhnya keluar dari pola ekonomi kolonial.

“Jika ekspor masih didominasi bahan mentah, berarti kita belum keluar dari ekonomi kolonial,” ujar Noorsy, mengingatkan.

Riset yang dilakukan Nusantara Centre ini diharapkan dapat membuka kembali diskusi tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, sekaligus menelaah kemungkinan adanya kesinambungan pemikiran ekonomi antara Soemitro Djojohadikoesoemo dan Presiden Prabowo Subianto.