ASKARA - Warga relokasi Kampung Ujung yang kini tinggal di sejumlah rumah susun di Jakarta Timur mengeluhkan minimnya akses transportasi umum di sekitar tempat tinggal baru mereka. Keluhan tersebut disampaikan dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar Forum Warga Kota Indonesia bersama warga di Rusun Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (12/3/2026).

Acara buka puasa tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi setelah sekitar dua bulan lalu, tepatnya 12 Januari 2026, sebanyak 104 keluarga dari Kampung Ujung direlokasi ke beberapa rumah susun di Jakarta Timur. Sebelumnya, warga tersebut telah tinggal sejak 1997 di kawasan pemakaman Tionghoa di TPU Kebun Nanas, Jakarta Timur, yang kemudian dibongkar untuk perluasan area pemakaman.

Dari total warga yang direlokasi, sebanyak 46 keluarga kini menempati Rusun Pulo Gebang. Sementara lainnya tersebar di sejumlah rusun seperti Jatinegara Kaum, Cipinang Muara, Cipinang Besar Selatan, Pulo Jahe, Rawa Bebek, dan PIK 2 Pulogadung.

Sebagian warga mengaku merasakan perubahan positif setelah tinggal di rumah susun. Salah satunya diungkapkan oleh Nani, warga yang kini tinggal di Rusun Jatinegara Kaum.

"Sekarang saya rajin membersihkan dan mengepel rumah di rusun. Dulu waktu tinggal di Kampung Ujung lantainya tanah, jadi tidak pernah mengepel. Bayar air PAM juga sekarang hanya sekitar Rp3.100 per bulan, jauh lebih murah dibanding dulu yang bisa Rp75.000," ujarnya.

Meski demikian, warga juga mengungkapkan sejumlah kendala dalam kehidupan baru mereka, terutama terkait akses transportasi umum. Banyak warga yang bekerja sebagai pedagang kecil, petugas kebersihan, pemulung, hingga pengemudi ojek membutuhkan transportasi yang mudah untuk beraktivitas.

Mimin, warga Rusun Pulo Gebang, mengaku kesulitan mendapatkan transportasi umum, terutama untuk anak-anak yang masih bersekolah jauh dari lokasi rusun.

"Anak saya kalau ke sekolah sulit mendapatkan angkutan umum. Ada angkot Minitrans yang lewat tapi jaraknya jauh dan tidak berhenti karena tidak ada halte. Transjakarta rute C11 juga hanya satu armada dari Pulo Gebang ke kantor Wali Kota Jakarta Timur," keluhnya.

Ia menambahkan, ketika armada bus tersebut mengalami kerusakan, tidak tersedia bus pengganti sehingga warga terpaksa menggunakan ojek online yang biayanya lebih mahal.

Advokat sekaligus Wakil Ketua Forum Warga Kota Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan persoalan akses transportasi bagi warga rumah susun seharusnya menjadi perhatian pemerintah sejak awal pembangunan rusun.

Menurutnya, tanpa akses transportasi yang memadai, warga akan kesulitan menjalani kehidupan baru setelah relokasi.

"Layanan transportasi umum harus menjadi bagian penting ketika pemerintah membangun rumah susun bagi warga berpenghasilan rendah. Jika tidak tersedia, warga akan terpaksa menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor, yang justru berpotensi menambah kemacetan di Jakarta," ujarnya.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memperbaiki akses transportasi umum di kawasan rusun, khususnya di Rusun Pulo Gebang yang kini dihuni lebih dari seratus keluarga.

Tigor menegaskan bahwa akses transportasi merupakan hak dasar warga kota agar mereka dapat bekerja, bersekolah, dan membangun kehidupan yang lebih baik setelah proses relokasi.

"Pemerintah perlu memastikan warga rusun mendapatkan layanan transportasi umum yang mudah, aman, dan terjangkau," katanya.