ASKARA - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bahwa cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional hanya cukup sekitar 23 hari seharusnya tidak dipandang sekadar penjelasan teknis mengenai keterbatasan kapasitas penyimpanan energi. Di ruang publik, pernyataan tersebut justru memunculkan efek domino yang berpotensi mengguncang stabilitas psikologis, ekonomi, hingga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola energi negara.

Secara teknis, pemerintah menyebut angka tersebut masih berada dalam batas aman karena kapasitas penyimpanan nasional memang hanya sekitar 25 hari. Namun logika ini memunculkan kritik mendasar: apakah standar ketahanan energi negara harus menyesuaikan keterbatasan infrastruktur, atau justru infrastruktur yang harus dibangun untuk memenuhi standar ketahanan energi?

Dalam konteks geopolitik global, pernyataan tersebut menjadi semakin sensitif. Dunia sedang menghadapi ketegangan di Timur Tengah, termasuk ancaman gangguan jalur energi di Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen pengiriman minyak dunia. Ketika situasi global sedang tidak stabil, menyampaikan bahwa cadangan energi hanya cukup tiga minggu bisa menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berada dalam posisi rentan menghadapi krisis energi.

Dari sudut pandang ekonomi, dampak pernyataan ini dapat memicu kepanikan pasar. Pelaku usaha transportasi, logistik, hingga industri manufaktur sangat bergantung pada stabilitas pasokan BBM. Ketika muncul narasi bahwa cadangan energi terbatas, kekhawatiran akan potensi kelangkaan bisa memicu perilaku spekulatif seperti penimbunan atau panic buying, sebagaimana pernah terjadi di berbagai daerah saat isu kelangkaan BBM mencuat.

Dampak lain muncul dari sisi psikologis masyarakat. Energi, khususnya BBM, adalah kebutuhan vital sehari-hari. Pernyataan pejabat negara mengenai cadangan yang terbatas dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola sektor energi. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang besar.

Paradoks inilah yang menjadi sumber kritik paling keras. Indonesia memiliki cadangan minyak, gas, batubara, serta berbagai sumber energi lain yang melimpah, namun tetap menghadapi persoalan mendasar dalam membangun sistem cadangan energi strategis.

Dari sudut pandang kebijakan publik, pernyataan ini juga membuka kembali pertanyaan lama: mengapa pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan energi nasional berjalan sangat lambat selama puluhan tahun?

Padahal sejak lama berbagai kalangan mendorong pembentukan cadangan energi strategis nasional seperti yang diterapkan negara-negara anggota International Energy Agency yang mewajibkan cadangan minimal 90 hari impor minyak.

Kritik berikutnya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah. Dalam situasi geopolitik global yang sensitif, setiap pernyataan pejabat terkait energi memiliki dampak psikologis dan ekonomi yang luas. Tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai strategi jangka panjang pemerintah memperkuat ketahanan energi, pernyataan tentang cadangan 23 hari justru dapat menimbulkan tafsir negatif di tengah masyarakat.

Yang lebih mengkhawatirkan, narasi ini dapat memperkuat persepsi bahwa Indonesia belum memiliki grand strategy ketahanan energi nasional yang kuat. Negara sebesar Indonesia seharusnya tidak sekadar bertahan dengan cadangan tiga minggu, tetapi memiliki sistem cadangan strategis yang mampu menghadapi krisis global berbulan-bulan.

Karena itu, persoalan ini bukan lagi sekadar angka 23 hari. Pernyataan tersebut membuka diskusi yang lebih besar mengenai kedaulatan energi, kapasitas infrastruktur nasional, kredibilitas kebijakan publik, serta kesiapan negara menghadapi krisis global.

Jika tidak disertai langkah nyata memperkuat cadangan energi strategis, pernyataan ini berisiko menjadi simbol lain dari paradoks lama Indonesia: negeri kaya sumber daya, tetapi masih rapuh dalam mengelolanya.