ASKARA - Catatan perjalanan bangsa Indonesia sepanjang tahun 2025 menjadi refleksi penting bagi Persekutuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) dalam membuka tahun 2026. Melalui kegiatan Refleksi Awal Tahun, PIKI menegaskan komitmennya terhadap isu-isu strategis kebangsaan, khususnya persoalan ekologi yang kian mendesak.

Mengusung tema “PIKI dan Kepedulian Ekologis”, kegiatan ini dibuka langsung oleh Senator DPD RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI, Dr. Badikenita Sitepu. Refleksi tersebut menempatkan krisis lingkungan sebagai persoalan moral, sosial, dan struktural yang memerlukan keterlibatan aktif kaum cendekiawan.

Sebanyak tujuh narasumber hadir membahas isu ekologi dari berbagai perspektif, mulai dari teologi, sumber daya alam, hukum, tantangan kebangsaan, hingga arah pengembangan strategis organisasi. Diskusi dikemas dalam dua sesi pemaparan yang berlangsung di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (25/1), serta diikuti secara daring oleh pengurus PIKI dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam refleksinya, Badikenita Sitepu menyoroti krisis iklim sebagai konsekuensi dari gaya hidup manusia yang eksploitatif, hilangnya kearifan lokal, serta ketergantungan berlebihan pada energi fosil. Melalui narasi bertajuk “Iklim Berkeadilan”, ia menekankan bahwa perubahan iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat pra-sejahtera.

Menurutnya, krisis ekologi berdampak luas, mulai dari meningkatnya bencana alam, gangguan kesehatan, penurunan produksi pangan, hingga tekanan ekonomi yang semakin berat. Karena itu, ia mengajak cendekiawan Kristen untuk mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah melalui kajian ilmiah, advokasi kebijakan, dan penyampaian realitas lapangan secara objektif.

“Krisis iklim menuntut keberanian bersuara, kejernihan berpikir, dan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Cendekiawan Kristen dipanggil untuk membela kelompok paling terdampak serta mengawal kebijakan publik agar berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan,” tegas Badikenita.

Ia menambahkan, dengan kepemimpinan intelektual, kolaborasi lintas sektor, serta keberpihakan pada keberlanjutan ekologis, PIKI diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesadaran ekologis, penelitian strategis, dan advokasi kebijakan menuju terwujudnya Indonesia maju yang ramah lingkungan.

Dalam rangkaian kegiatan Refleksi Awal Tahun tersebut, Badikenita Sitepu didampingi Sekretaris Jenderal PIKI dan Ketua Dewan Penasihat DPP PIKI juga melantik Panitia Kongres VII PIKI Periode 2025–2030. Pelantikan ini menandai dimulainya tahapan persiapan kongres yang akan digelar dalam waktu dekat di Jakarta.

Melalui Kongres VII PIKI, Badikenita berharap keberlanjutan program organisasi dapat terus terjaga, khususnya dalam mengawal lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat dan berorientasi ekologis.

“Dengan ini kami secara sah membentuk dan mengesahkan Panitia Kongres VII PIKI periode 2025–2030. Selanjutnya, seluruh kerja persiapan kongres kami serahkan kepada panitia. Kiranya agenda organisasi dapat berjalan dengan baik demi pelayanan PIKI bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.