ASKARA - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat merampungkan rangkaian Rapat Pleno pembahasan draf penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) yang digelar di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/1/2026) sore.

Rapat pleno ini merupakan lanjutan dari pembahasan intensif penyempurnaan PD/PRT yang telah berlangsung sejak Senin, 12 Januari 2026. Forum tersebut dihadiri jajaran Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta seluruh Pengurus Pleno PWI Pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi dan tata kelola organisasi.

Rapat dipimpin Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh. Ia menegaskan, penyempurnaan PD/PRT merupakan langkah konstitusional yang penting untuk menjawab dinamika internal organisasi serta tantangan dunia pers yang terus berkembang.

Menurutnya, PD/PRT sebagai pijakan utama organisasi harus disusun secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada penguatan tata kelola serta kesinambungan kepemimpinan PWI ke depan.

Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan rapat pleno tersebut menandai selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat. Tim penyempurnaan, kata dia, telah bekerja secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus.

Ia menyampaikan tahap berikutnya adalah perapihan redaksional draf serta sosialisasi kepada PWI provinsi untuk memperoleh masukan sebelum dibawa ke forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.

Nurcholis menambahkan, penyempurnaan PD/PRT kali ini diarahkan untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan serta memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi, sehingga tercipta kepastian dan ketertiban dalam berorganisasi.

Tim penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh selaku Ketua Tim, Nurcholis MA Basyari sebagai Sekretaris, serta anggota tim yang meliputi Djoko Tetuko Abdul Latief, Iskandar Zulkarnain, Novrizon Burman, Zul Effendi, dan Anrico Pasaribu.

Dalam pembahasan tersebut, mengemuka dua perubahan fundamental. Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi sistem formatur dengan melibatkan seluruh anggota dan ketua PWI dari 38 provinsi serta satu cabang khusus Surakarta. Mekanisme ini dinilai lebih demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.

Perubahan kedua adalah pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.

Penyempurnaan ini diharapkan mampu memperkuat sistem checks and balances serta menjaga marwah organisasi dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

Melalui proses penyempurnaan PD/PRT ini, PWI Pusat berharap terbangun kesepahaman bersama seluruh elemen organisasi guna mewujudkan PWI yang solid, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.