ASKARA - Anggaran pendidikan Indonesia pada 2026 dirancang mencapai Rp7578 triliun namun porsi alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis MBG mencapai ratusan triliun rupiah sehingga memunculkan perdebatan publik tentang prioritas kebijakan. Kritik muncul terkait kesejahteraan guru dan investasi pendidikan jangka panjang yang dinilai tertutup oleh program konsumtif padat anggaran padahal pemerintah menegaskan program nutrisi juga bagian dari strategi peningkatan sumber daya manusia. 

Anggaran pendidikan Indonesia di RAPBN 2026 ditetapkan sekitar Rp7578 triliun sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi porsi minimal 20 persen belanja negara sesuai amanat konstitusi. Alokasi ini mencakup berbagai program pendidikan dari taman kanak kanak sampai perguruan tinggi dan sejumlah inisiatif sosial. 

Salah satu fokus kebijakan yang menarik perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis MBG yang dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan status gizi anak anak sekolah dan kelompok rentan lain di seluruh Indonesia. Pemerintah memperkirakan program ini akan mencakup sekitar 82,9 juta penerima manfaat termasuk pelajar ibu hamil dan ibu menyusui. 

Dalam pemaparan RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan MBG merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia unggul melalui peningkatan gizi anak anak yang sehat. Pemerintah menegaskan nutrisi yang baik menjadi basis bagi kemampuan belajar yang optimal. 

Data resmi menunjukkan bahwa alokasi anggaran total untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp335 triliun di sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp223,6 triliun bersumber dari anggaran pendidikan, sisanya berasal dari anggaran kesehatan dan fungsi ekonomi negara. 

Alokasi besar ini memicu perdebatan karena sekitar 44 persen dari anggaran pendidikan tampak diarahkan ke program MBG, sementara sejumlah pengamat menilai komponen pendidikan lain seperti peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah patut mendapatkan penekanan yang sama. 

Sejumlah kritikus kebijakan pendidikan mempertanyakan prioritas ini. Misalnya mahasiswa dan pengamat menyatakan bahwa fokus anggaran seharusnya lebih kuat pada perbaikan mutu pendidikan dan pemerataan akses daripada hanya pada program konsumtif yang belum tentu memberikan dampak jangka panjang terhadap kompetensi peserta didik. 

Namun di sisi lain pakar pendidikan dan ekonom fiskal menyoroti bahwa program nutrisi memiliki nilai sosial bagi peningkatan kehadiran siswa di sekolah dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Mereka juga mencatat bahwa anggaran untuk tunjangan guru dan dosen naik signifikan di RAPBN 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dekan fakultas pendidikan di salah satu universitas menegaskan bahwa kesejahteraan guru tetap menjadi isu penting yang harus diangkat seiring dengan pelaksanaan program besar seperti MBG. Peningkatan tunjangan dan pelatihan profesional guru menjadi faktor kritikal dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. 

Pemerintah sendiri menyatakan bahwa MBG tidak semata soal konsumsi tetapi terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional untuk peningkatan status gizi anak anak sekolah yang lebih baik sehingga mereka mampu belajar secara maksimal. Pernyataan ini ditegaskan sebagai bagian dari strategi kesehatan dan pendidikan yang bersinergi. 

Kritik terhadap proporsi anggaran ini juga dibarengi anjuran agar pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan tata kelola, transparansi penggunaan anggaran, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa alokasi besar benar benar berdampak bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam konteks legislatif sejumlah anggota DPR menegaskan pentingnya keseimbangan antara program sosial seperti MBG dan investasi di bidang pembelajaran dan kompetensi guru serta fasilitas pendidikan agar pencapaian SDM unggul tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi berkelanjutan. 

Perdebatan ini mencerminkan tantangan besar dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia di mana kebutuhan sosial yang mendesak berjalan beriringan dengan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan yang memerlukan investasi jangka panjang dan konsistensi anggaran. 

Sebagai kesimpulan, meskipun program MBG memiliki nilai sosial dan potensial untuk meningkatkan kesehatan anak anak, alokasi anggarannya yang signifikan memunculkan kebutuhan revisi perimbangan kebijakan sehingga sektor lain seperti kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan juga mendapat porsi yang kuat dalam anggaran pendidikan 2026.l. (Dwi Taufan Hidayat)