ASKARA-Pemerintah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi menyusul munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (16/12/2025), merespon atas peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak luas.

Pihaknya menekankan pentingnya pendekatan berbasis sains dalam menyikapi peringatan dini dari BMKG.

Dia berpandangan sikap meremehkan atau mengabaikan analisis ilmiah dapat memperbesar risiko bencana, seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi,” ujar Huda.

Berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan masyarakat pesisir dan aktivitas pelayaran.

Masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT, ujarnya, perlu mendapatkan peringatan dan edukasi dini untuk menghadapi kemungkinan cuaca buruk, badai laut, hingga banjir rob.

Selain itu, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor, terutama di daerah rawan.

“Masyarakat di wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara,” kata Huda.

Lebih lanjut, pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari fenomena tersebut. Ia menilai sistem peringatan dini perlu disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah, seperti sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan, agar warga bisa segera mengungsi saat kondisi darurat,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah menyiapkan titik-titik evakuasi yang aman bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.

Selain itu, ia mengingatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta BPBD di daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.

“Basarnas dan BNPB tidak boleh kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk menekan jumlah korban jiwa dan kerusakan,” ujarnya. (dry)