ASKARA-Pemerintah pusat dan daerah harus bisa memastikan penyaluran bantuan logistik dan makanan bagi para korban bencana di Sumatera dan Aceh dilakukan secara aman, layak dan terencana.

Demikian ditegaskan anggota Komisi V DPR Dini Rahmania di Jakarta, Rabu (3/12/2025) menyikapi adanya laporan bantuan makanan yang rusak setelah dijatuhkan dari helikopter.

Dia menegaskan kecepatan distribusi tidak boleh mengorbankan kualitas bantuan. “Bantuan tidak boleh disalurkan asal demi kecepatan tanpa mempertimbangkan risiko kerusakan,” uujarnya.

Pihaknya menilai metode air drop hanya boleh digunakan dalam kondisi darurat ketika akses darat benar-benar terputus, dan itu pun harus dilengkapi standar kemasan yang memadai agar tidak rusak saat jatuh.

“Dalam kondisi normal atau saat memungkinkan akses darat atau laut, distribusi harus via jalur aman dengan melibatkan aparat lokal dan pemerintah daerah,” tegas Dini.

Dini menegaskan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD wajib menjamin setiap paket bantuan diterima masyarakat dalam kondisi layak. Hal itu mencakup pengecekan mutu sebelum penyerahan serta mekanisme pengaduan jika ditemukan bantuan yang rusak atau tidak sesuai.

Menurut dia, ketepatan sasaran dan waktu distribusi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama karena jumlah korban terus bertambah dan banyak wilayah yang aksesnya masih terhambat.

Untuk itu Dini meminta BNPB dan BPBD memetakan kebutuhan berbasis kondisi setiap wilayah terdampak dengan data real-time, mulai dari jumlah pengungsi, akses jalan atau komunikasi yang terputus, kebutuhan pangan, air bersih, obat-obatan, selimut, hingga tenda.

"Setiap daerah memiliki kondisi berbeda. Karena itu, distribusi bantuan perlu dikoordinasikan lewat BPBD dan pemerintah lokal, melibatkan tokoh masyarakat dan relawan, agar bantuan benar-benar sampai ke kelompok paling membutuhkan,” ujarnya.

Melihat semakin meluasnya dampak bencana serta kendala distribusi yang masih terjadi, ia juga mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kemungkinan penetapan “status bencana nasional”.

Pnetapan status tersebut menurutnya penting untuk mengoptimalkan dukungan sumber daya nasional, logistik, personel, anggaran, serta mempercepat koordinasi tanggap darurat hingga pemulihan. (dry)