ASKARA - Baitul Mal Aceh Tengah disorot karena dinilai tidak mampu memaksimalkan dana yang terhimpun untuk merespons melonjaknya inflasi dan meningkatnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Aceh Tengah diketahui menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Provinsi Aceh, kondisi yang disebut berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin dan melemahkan daya beli masyarakat.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak, mempertanyakan peran strategis Baitul Mal yang idealnya menjadi panglima ekonomi umat di tengah krisis. Ia menilai lembaga itu tidak menjalankan fungsi optimalnya dalam pemanfaatan dana umat, terutama yang bersifat on call dan seharusnya dapat segera disalurkan untuk meredam dampak inflasi.

Menurut Zam Zam, dana tersebut bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak, hingga penguatan usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu meningkatkan produksi dan pendapatan. “Bukankah dana Baitul Mal seharusnya dapat digunakan untuk mendongkrak perekonomian Aceh Tengah?” ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Baitul Mal yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 miliar. Kondisi itu dinilai ironis mengingat ekonomi masyarakat tengah terpuruk. Zam Zam menilai hal tersebut sebagai indikasi adanya masalah dalam pengelolaan dana yang perlu segera dievaluasi.

“Baitul Mal sudah saatnya membuat road map pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat. Aceh Tengah memiliki sumber daya alam melimpah, jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi,” tegasnya.

DEKOPINDA Aceh Tengah menyerukan perbaikan tata kelola, transparansi, dan keberpihakan Baitul Mal kepada masyarakat agar dana umat benar-benar berfungsi mengangkat kesejahteraan di daerah tersebut.