ASKARA - Di negeri ini, maaf selalu menjadi obat mujarab yang murah meriah. Bahkan ketika ribuan orang harus terbaring lemah di rumah sakit, para pejabat cukup bersembunyi di balik kata maaf, seakan-akan luka di perut ribuan korban bisa sembuh dengan permintaan maaf yang disiarkan ke media. Pertanyaannya, kapan kata maaf itu bertransformasi menjadi tanggung jawab nyata?

Kisah tragis ini bermula dari keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai proyek besar penyelamat gizi bangsa. Ironisnya, alih-alih menyehatkan, ribuan orang justru tergeletak karena racun yang bersarang dalam tubuh mereka. Data menyebutkan, sebanyak 6.457 orang tercatat menjadi korban keracunan MBG. (Kompas.com, 2 Oktober 2025).

Badai kritik semakin kencang ketika terungkap bahwa cucu dari Mahfud MD, tokoh nasional dan mantan Menko Polhukam, ikut menjadi korban dan harus dirawat di rumah sakit akibat keracunan tersebut. Seolah membenarkan dugaan publik, permintaan maaf dari Kepala BGN pun langsung meluncur deras. Padahal sebelumnya, ribuan rakyat kecil sudah lebih dulu menderita, namun suara maaf tak terdengar. (Kompas.com Jawa Timur, 2 Oktober 2025).

Apakah kebetulan? Atau justru cermin nyata bahwa derita rakyat jelata tak pernah cukup bernilai untuk menyentuh hati pejabat? Banyak netizen menilai, permintaan maaf baru keluar karena seorang cucu tokoh nasional menjadi korban. Lalu bagaimana nasib ribuan rakyat kecil yang namanya tak pernah masuk headline? Apakah nyawa mereka memang tak sebanding dengan status sosial keluarga elite?

Kepala BGN sebelumnya bersikeras melanjutkan program MBG meski gelombang penolakan datang dari banyak pihak. Argumen yang dipakai sederhana: program ini adalah bagian dari agenda besar negara untuk menyiapkan generasi emas. Sayangnya, argumen itu kini terdengar seperti ironi getir. Generasi emas yang dijanjikan justru berubah menjadi generasi cemas, orang tua khawatir anaknya akan menjadi korban berikutnya. (Kompas.com Nasional, 1 Oktober 2025).

Pemerintah kemudian buru-buru mengumumkan bahwa biaya perawatan korban MBG akan ditanggung negara. Sebuah pernyataan yang dikemas seolah sebagai bentuk tanggung jawab, namun sesungguhnya terasa getir. Bukankah biaya itu bersumber dari uang rakyat juga? Jadi, rakyat yang diracuni dengan program pemerintah, lalu dipaksa membayar tagihan perawatannya sendiri lewat APBN. Sungguh satire yang terlalu pahit untuk ditertawakan. (Kompas TV, 2 Oktober 2025).

Dalam klarifikasi resminya, BGN mengakui kesalahan dan menyampaikan tujuh poin maaf. Namun, rakyat makin sinis. Mereka tahu bahwa di negeri ini, kata maaf hanyalah ritual formalitas. Nyaris tak pernah diikuti dengan sikap ksatria: mengundurkan diri dari jabatan. Publik bahkan dengan getir berkomentar, “mana mungkin pejabat di Indonesia mundur hanya karena gagal? Kalau begitu, siapa nanti yang masih tersisa?” (Kompas.com Tren, 27 September 2025).

Di media sosial, komentar publik pun membuncah. Ada yang menulis, “MBG akan dihentikan jika keluarga ketua BGN ada yang jadi korban dan mati.” Kalimat getir itu seolah menggambarkan realitas yang sebenarnya: derita rakyat kecil tidak pernah cukup untuk menghentikan laju proyek yang menggiurkan. Hanya ketika elite tersentuh, baru ada perhatian. Ironi yang entah sudah berapa kali berulang di negeri ini.

Netizen lain menyorot fakta bahwa proyek MBG telah menelan triliunan APBN. “Proyek” adalah kata kunci yang banyak dibisikkan publik. Bagi mereka, MBG bukan sekadar program gizi, melainkan lahan basah yang menguntungkan bagi segelintir pihak. Bahkan, muncul dugaan satir bahwa anak cucu para pemenang tender proyek MBG barangkali tak pernah menyentuh produk MBG itu sendiri. Mereka tahu resikonya. Maka biarlah rakyat kecil yang menanggung. Sinis? Mungkin. Realistis? Sangat.

Bagaimana mungkin sebuah program yang digadang demi masa depan bangsa justru menjadikan orang tua hari ini hidup dalam rasa waswas? Dari cita-cita mulia menuju generasi emas, yang muncul justru generasi cemas. Cemas karena makanan yang harusnya menyehatkan berubah menjadi racun. Cemas karena pemerintah lebih peduli pada reputasi proyek daripada keselamatan rakyat.

Kepala BGN boleh saja meminta maaf berulang kali, tapi publik tak mudah melupakan. Bagi rakyat kecil, maaf tidak akan menghapus trauma ketika anak mereka muntah-muntah usai makan makanan “bergizi” itu. Maaf tidak akan menutup fakta bahwa negara telah gagal melindungi warganya dari kebijakan yang terburu-buru. Dan maaf tentu tidak akan mengembalikan kepercayaan yang sudah lama terkikis.

Di titik ini, wajar bila publik bertanya: apakah jabatan Kepala BGN lebih berharga daripada keselamatan rakyat? Apakah keberlanjutan proyek lebih penting daripada evaluasi menyeluruh? Atau barangkali, benar kata netizen, bangsa ini memang bangsa pemaaf—yang akan melupakan luka begitu mudahnya, meski luka itu meninggalkan bekas panjang.

Namun, ada satu hal yang pasti: di balik sinisme publik, masih tersisa harapan tipis bahwa pejabat bisa belajar untuk bertanggung jawab secara nyata. Bukan hanya dengan kata maaf, tetapi juga dengan sikap ksatria. Sebab, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, yang dibutuhkan adalah orang berani: berani mengaku salah, berani meminta maaf, dan berani mundur. Sayangnya, untuk yang terakhir ini, sejarah di negeri kita lebih sering mencatat sebaliknya. (Dwi Taufan Hidayat)