ASKARA-Penemuan cengkeh asal Indonesia yang terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 yang dinilai menjadi pukulan telak terhadap gagasan ekonomi hijau yang jadi Asta Cita Presiden Prabowo.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (30/9/2025) merespon merespon temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika (FDA/ Food and Drug Administration) adanya kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh asal Indonesia, setelah sebelumnya kasus serupa ditemukan pada produk udang beku.

FDA mencatat, kadar radiasi pada cengkeh tersebut masih dalam rentang aman, namun tetap harus jadi perhatian serius. Terlebih, pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan, adanya kontaminasi Cs-137 di dalam kontainer.

“Produk Cengkeh ini merupakan tanaman rempah yang telah diminati berbagai bangsa dari belahan dunia sejak dulu kala. Sebagai negara penghasil cengkeh terbesar di dunia, kita semua harus melindungi tanaman rempah ini, agar bisa terus diperdagangkan secara leluasa di pasar global,” kata Alex.

Menurutnya, kesadaran masyarakat global tinggi terhadap standar keamanan produk pangan. Hal itu, sejatinya sebangun dengan Ekonomi Hijau yang ada di Asta Cita Presiden Prabowo.

“Sayang, implementasinya di jajaraan kementrian dan lembaga masih belum jelas,” tambah Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.

Karenanya, pihaknya menyarankan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), segera turun tangan melakukan investigasi.

Tujuannya, untuk memastikan sumber dan penyebab terjadinya paparan radiasi pada Cengkeh yang di ekspor ke Amerika.

“Hasil investigasi Bapeten ini, walaupun pahit, harus dipublikasikan ke publik. Sehingga, citra positif kita sebagai negara terbesar pengekspor bahan rempah di dunia, terus terjaga,” ungkap Alex.

Selain itu, Bapeten ujarnya harus bisa melindungi pasar domestik, dari kasus serupa.

Untuk itu dia menyarankan Bapetan perlu dilibatkan secara aktif dalam proses impor bahan pangan bersama Badan Karantina, BBPOM dan lembaga lainnya.

Makin banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses import ini, Alex mengharapkan, jangan sampai menyulitkan pengusaha dalam menjalankan roda bisnisnya.

“Untuk menjaga industri bahan pangan kita, semestinya memerlukan tambahan lembaga agar konsumen terlindungi secara maksimal. Namun, jangan sampai penambahan itu, jadi hambatan baru,” tegasnya. (dry)

Editor: Hendry Ginting