ASKARA-Langkah Presiden Prabowo mengusut tuntas dugaan makar  yang muncul dibalik gelombang demonstrasi baru-baru ini, menuai dukungan fraksi di DPR.

Fraksi Nasdem mendukung langkah tersebut. Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam siaran pers, Selasa (2/8/2025), mengatakan dukungan itu sebagai komitmen menjaga transparansi, akuntabilitas  dan kepastian hukum bagi publik.

“Fraksi Nasdem mendukung langkah presiden untuk mengusut dugaan makar dari aksi anarkis yang terjadi belakangan ini,” katanya.

Dia menegaskan Fraksi NasDem melihat pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut perkara tersebut menjadi kebutuhan mendesak.Tim itu diharapkan bekerja menyeluruh, objektif, dan terbuka sehingga peristiwa anarkis yang berujung pada dugaan makar dapat diungkap tanpa menimbulkan spekulasi maupun politisasi.

“Agar hasil penyelidikan mendapat legitimasi kuat, Fraksi NasDem mendorong agar tim investigasi melibatkan unsur penegak hukum, lembaga independen, serta keterwakilan masyarakat. Dengan begitu, hasilnya akan lebih dipercaya publik dan terhindar dari bias kepentingan,” tegas Viktor.

Fraksi NasDem juga mengingatkan bahwa demokrasi menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

Namun, kebebasan itu harus dijalankan secara damai dan sesuai koridor konstitusi, bukan dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa atau mendorong tindakan makar. Dia juga mengatakan, Fraksi NasDem mengajak masyarakat waspada terhadap provokasi, hoaks, serta narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Dialog dan musyawarah tetap menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.

Viktor menegaskan, Fraksi NasDem berkomitmen menjaga keutuhan bangsa, memastikan demokrasi tetap tegak, dan menempatkan hukum sebagai pijakan utama.

“Kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa harus menjadi prioritas di atas segalanya. Kami siap berdiri di garda depan untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap terjaga dan keadilan ditegakkan bagi seluruh warga negara,” tandasnya.

Presiden Prabowo  mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi penyusupan agenda makar dan terorisme di balik maraknya aksi demonstrasi.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan negara menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Kovenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19.

“Kami menghormati kebebasan berpendapat, tetapi jika pelaksanaannya berubah menjadi anarkis, perusakan, penjarahan, atau mengancam jiwa, itu pelanggaran hukum. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya,” tegas Prabowo. (dry)