ASKARA - Kasus korupsi migas kembali menggemparkan publik, kali ini dengan angka yang mencengangkan: Rp285 triliun! Mohammad Riza Chalid, nama yang tidak asing di balik aroma minyak mentah, kembali menjadi headline. Dari pengaruh di balik layar hingga lobi kelas kakap, drama ini mengundang pertanyaan: benarkah ini langkah bersih-bersih, atau hanya sandiwara klasik yang berakhir dengan kompromi?

Kasus korupsi Riza Chalid yang merugikan negara Rp285 triliun bukan sekadar angka fantastis, ini adalah potret buram bagaimana mafia migas memegang kunci pintu kekayaan negara. Dengan predikat “korupsi terbesar ke-2 sepanjang sejarah Indonesia,” publik seharusnya marah. Tapi, apakah kita masih punya energi untuk marah? Atau sudah terbiasa karena setiap babak drama hukum selalu punya pola sama: heboh di awal, kompromi di akhir. (Tempo, 28 Agustus 2025)

Kejaksaan Agung menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Periode lima tahun yang bukan sebentar, tapi cukup untuk mengatur strategi ala maestro. Dan sekarang, setelah semua skema berjalan mulus, publik baru tahu ketika bau busuknya tak lagi tertutupi parfum kekuasaan. (Kompas, 28 Agustus 2025)

Namun, drama ini punya bumbu klasik: tersangka yang “hilang.” Riza Chalid, nama besar yang seharusnya menghuni ruang tahanan, justru diduga sedang menikmati udara segar Singapura. Kejaksaan Agung menduga ia sudah keluar negeri dan kini tengah diupayakan untuk dicegah pergi lebih jauh. Tapi, tunggu dulu, apa gunanya pencegahan kalau dia sudah terbang? Selalu begitu, selalu terlambat. (Detik, 28 Agustus 2025)

Lebih lucu lagi, ancaman status DPO (Daftar Pencarian Orang) baru dijatuhkan jika ia “tidak kooperatif.” Apa maksudnya? Bukankah sejak ia menghilang itu sudah bukti nyata ketidakkooperatifan? Ini bukan soal kooperatif atau tidak, ini soal sistem yang selalu memberi ruang bagi orang-orang seperti Riza untuk melenggang. Seolah-olah hukum itu punya dua jalur: tol untuk para elite, jalan berlumpur untuk rakyat jelata. (CNN Indonesia, 28 Agustus 2025)

Dan jangan lupa, ini bukan aksi tunggal. Anak Riza, Muhammad Kerry Andrianto Riza, juga ikut terseret. Ia diduga menerima aliran dana ilegal dari pengelolaan impor minyak. Bahkan Kerry sudah lebih dulu ditahan. Ironis, anak muda yang mestinya belajar integritas justru belajar dari orang tuanya: kalau mau kaya cepat, kuasai lobi dan jaringan. Inilah warisan keluarga yang tidak akan pernah dibanggakan publik, tapi tetap jadi kebanggaan para oportunis. (Liputan6, 28 Agustus 2025)

Yang bikin miris, ICW (Indonesia Corruption Watch) sudah berteriak keras: jangan berhenti di individu, bongkar struktur tata kelola Pertamina secara menyeluruh. Betul, karena mafia migas bukan soal satu orang, tapi jaringan yang rapi, canggih, dan dilindungi oleh politik. Tapi, apakah seruan ini akan didengar? Pengalaman menunjukkan, setiap kali ada kasus besar, yang ditangkap hanya bidak, bukan raja. Sisanya menghilang bersama asap minyak di udara. (Tempo, 28 Agustus 2025)

Nilai korupsinya? Rp285 triliun. Angka ini bukan sekadar besar, ini luar biasa. Dengan uang sebanyak itu, kita bisa bangun jalan tol dari Sabang sampai Merauke, atau memberi subsidi pendidikan gratis selama bertahun-tahun. Tapi, di tangan para mafia, uang itu hanya angka di rekening luar negeri. Rakyat? Hanya jadi penonton setia sinetron korupsi episode terbaru. (Kompas, 28 Agustus 2025)

Publik berharap ini jadi titik balik pengelolaan migas yang bersih, tapi maaf, harapan itu terlalu naif. Mengapa? Karena setiap kali ada kata “transparansi” dan “tidak tebang pilih,” hasilnya justru sebaliknya. Yang kecil ditangkap, yang besar dilindungi. Yang tak punya koneksi dipermalukan, yang punya jejaring dilupakan. Hukum memang tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan kasus ini membuktikan pepatah itu tetap relevan sampai hari ini. (Detik, 28 Agustus 2025)

Pertanyaannya sekarang: apakah kita akan melihat babak akhir yang benar-benar tuntas? Atau drama ini akan berakhir dengan episode lama: hukuman ringan, pengembalian dana tidak sebanding, lalu pelaku menikmati masa pensiun dengan tenang di negeri tetangga? Kita semua tahu jawabannya. Korupsi di sektor migas bukan soal uang semata, ini soal kekuasaan, lobi politik, dan keberanian untuk menabrak hukum. Sayangnya, yang berani justru hanya rakyat kecil, bukan aparat. (CNN Indonesia, 28 Agustus 2025)

Kasus ini harusnya jadi alarm: mafia migas tidak bisa lagi dibiarkan bermain di ruang gelap. Tapi, selama sistem hukum masih bisa dinegosiasikan, jangan harap ada perubahan. Kita hanya akan menonton serial panjang yang penuh plot twist, tapi dengan ending yang selalu sama: kompromi. Jadi, jika ada yang bilang ini babak baru, saya hanya bisa tersenyum sinis. Babak baru? Tidak. Ini hanya remake dari drama lama. (Tempo, 28 Agustus 2025). (Dwi Taufan Hidayat)