ASKARA - Negeri ini layaknya panggung lawak tanpa jeda: bukan karena banyaknya komedian, tetapi kelakuan para pemimpin yang membuat rakyat tertawa getir dan merintih. Dari pernyataan ngawur hingga drama parlemen tanpa substansi, rakyat tetap jadi penonton setia tanpa tiket pulang. Ironisnya, teguran hanya jadi hiburan, bukan panggilan untuk berubah.

Negeri ini sering terlihat seperti panggung lawak raksasa. Bukan karena melimpahnya grup komedi, tetapi karena kelakuan para pemimpin yang membuat rakyat terpingkal sekaligus meringis. Dari pamer kebodohan dengan wajah penuh percaya diri hingga keangkuhan yang menggelikan, negeri ini telah menjelma menjadi sebuah tragikomedi besar, di mana rakyat adalah penonton setia tanpa tiket pulang.

Fenomena politik kita kerap memunculkan ironi. Alih alih memimpin dengan wibawa, banyak pejabat justru memamerkan kebodohan di depan publik melalui pernyataan ngawur, kebijakan asal-asalan, atau aksi panggung demi sorotan media. Filosofi politik kita lebih mirip hiburan ketimbang pendidikan demokrasi (Kompas, 04/09/2025).

Keberanian juga ditampilkan dengan cara salah kaprah. Politisi yang nekat meleset bicara malah dianggap gagah bagaikan badut berani tapi tanpa alasan. Publik hanya bisa menahan tawa getir (Tempo, 15/10/2025).

Kekerdilan moral pun dipamerkan. Perdebatan parlemen berubah jadi drama penuh teriakan dan mikrofon diutamakan ketimbang kepentingan rakyat. Wakil rakyat sering tampak seperti aktor sandiwara tanpa peran riil (CNN Indonesia, 02/08/2025).

Kepengecutan juga jadi tontonan sehari-hari. Banyak pejabat berani berujar ketika aman tapi hilang saat persoalan mengusik elite. Mereka gagah di atas podium namun sembunyi saat situasi genting (Detik, 09/11/2025).

Penegakan hukum tak kalah ironis. Kasus korupsi besar sering mandek, tapi rakyat kecil langsung dihukum jika mencuri demi makan. Data ICW (2025) menunjukkan korupsi pengadaan mengakibatkan potensi kerugian negara triliunan rupiah celah masih terbuka lebar (antikorupsi.org, 12/06/2025).

Yang lebih bikin miris: korupsi ibadah haji 2025 dilaporkan ke KPK melibatkan penyelenggara dan ASN tapi publik hanya bisa menunggu proses verifikasi (Kompas TV, 05/08/2025; SuaraSurabaya.net, 05/08/2025).

Protes publik pun meletus dalam bentuk simbolik seperti bendera ‘One Piece’ sebagai kritik terhadap elit, yang ada pejabat labelnya makar, tapi otoritas membiarkannya berkembang sebuah demonstrasi damai penuh sindiran (Time, 17/08/2025).

Di tingkat lokal, rakyat Pati menyuarakan protes saking marahnya akibat kenaikan pajak bumi 250 %. Demo meluas hingga DPRD menindaklanjuti dan regent membatalkan kebijakan—contoh bahwa rakyat masih bisa turun ke panggung (Wiki Pati demonstrasi, 2025).

Sementara itu di Yogyakarta, gelombang protes “Dark Indonesia Vol. 2” menuntut Presiden dan Wagub mundur serta menolak RUU TNI. Ini pertanda generasi muda tak lagi hanya menonton, tapi berbicara lantang (Wiki 2025 Indonesian protests).

Sayangnya, sebagian media yang kritis justru diintimidasi. Jurnalis Tempo menerima ancaman mengerikan kepala babi hingga tikus terpotong menambah catatan gelap soal kebebasan pers (The Guardian, 28/03/2025).

Korupsi dan monopoli terus terjadi, meski pemerintah bersuara antikorupsi. Presiden Prabowo menyampaikan pidato keras soal “serakahnomics” dan penghematan 300 triliun rupiah dari anggaran korupsi (AP News, 15/08/2025). Namun ironi, di saat yang sama DPR dan MPR menyatakan dukungan moral terhadap pemberantasan korupsi namun realitas tetap sinis (ANTARA, 15/08/2025).

Sinisme publik tak datang dari kekosongan rasional, melainkan akumulasi kegagalan sistemik di semua lini eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Rakyat tak hanya menyerah, tapi melakukan protes kreatif, turunkan politisi sandiwara, dan mempertahankan ruang kebebasan yang baru semakin tertutup. Tenggelam dalam ironi, tapi tak lenyap begitu saja. (Dwi Taufan Hidayat)