ASKARA - Temuan setengah juta rekening penerima bansos dipakai berjudi daring adalah tamparan keras bagi wajah keadilan sosial kita. Ketika negara sibuk menebar slogan “bantuan untuk rakyat miskin”, ternyata banyak yang justru mengubah belas kasih itu menjadi modal taruhan. Ironi negeri ini: di atas penderitaan, selalu saja ada ruang untuk menipu, main-main, dan pura-pura peduli.

Entah harus tertawa atau menangis membaca laporan terbaru PPATK yang mengungkap setengah juta rekening penerima bansos digunakan untuk bermain judi online. Lebih gawat lagi, itu baru dari satu bank. Bayangkan kalau diusut di semua bank, berapa banyak lagi uang “kasih sayang” negara yang terjun bebas ke lubang hitam server judi daring?

Beginilah jadinya kalau bansos bukan lagi jaring pengaman sosial, melainkan ladang subur bagi akrobat moral dan eksperimen ketidakwarasan. Negara berdalih membantu rakyat miskin, tapi penerimanya malah bertransformasi jadi “investor” di meja judi digital. Ironis? Tentu. Tragis? Jelas. Lucu? Barangkali hanya bagi mereka yang sudah mati rasa.

Dana bansos lahir dari pungutan pajak. Setiap rupiah di dalamnya mengandung keringat petani yang menjual gabah di bawah harga wajar, keringat buruh yang lembur demi upah UMR, dan keringat pedagang kecil yang diburu razia setiap hari. Semua itu diubah pemerintah jadi “tetes kasih” untuk mereka yang konon paling papa. Namun realitas membuktikan, sebagian penerima justru menganggapnya sebagai tiket masuk ke arena judi virtual yang merajalela bak hantu lapar.

Moralitas di negeri ini memang sering dikorbankan di altar kepura-puraan. Kita riuh membahas etika publik, sibuk berkhotbah tentang pentingnya empati, tetapi diam seribu bahasa saat mendengar dana bansos dihamburkan demi mengejar jackpot. Mungkin di sinilah letak sinisme paling murni: bantuan sosial, yang semestinya menegakkan marwah kemanusiaan, justru dijadikan modal spekulasi demi khayalan kaya mendadak.

Lalu ke mana pengawasan? Ke mana program literasi keuangan? Ataukah kita terlalu sibuk menyusun konferensi pers, seminar “anti-korupsi”, dan membagi-bagikan pin “Saya Anti Judi” sembari diam-diam menutup mata pada fakta bahwa digitalisasi bantuan ternyata menumbuhkan pasar judi yang lebih subur?

Apakah kita akan terus menyalahkan sistem? Menuduh “algoritma jahat” atau “rayuan setan digital”? Atau, barangkali, kita harus mengakui bahwa sebagian penerima bansos memang sudah kehilangan harapan dan rasionalitas, memilih judi sebagai “pelarian singkat” dari realitas pahit? Tentu saja, pemerintah tetap berhak dituntut bertanggung jawab. Karena sedekah dari negara bukan sekadar transfer uang, melainkan juga tanggung jawab mendidik, membina, dan memastikan dana itu benar-benar menjadi oksigen bagi kehidupan, bukan rokok haram yang diisap bersama asap mimpi palsu.

Masyarakat pun harus berkaca. Budaya instan yang ditumbuhkan oleh mental “asal dapat” membuat banyak orang menjadikan judi sebagai solusi singkat untuk naik kasta ekonomi. Mereka tidak lagi percaya pada kerja keras, mereka memuja keberuntungan, dan menganggap hidup hanya soal “angka hoki”. Sementara itu, kita terus menonton dan mengumpat di kolom komentar, seolah kita sendiri bebas dari dosa, padahal mungkin di gawai kita sudah terpasang aplikasi pinjol ilegal atau game slot berlogo kucing lucu.

Sungguh, rasanya menampar wajah bangsa sendiri melihat fakta ini. Dana yang mestinya bisa dipakai untuk modal usaha kecil, biaya sekolah anak, membeli beras, atau sekadar bertahan hidup di kota yang makin kejam, malah lenyap dalam sekejap di meja judi online yang berputar tanpa henti. Negara rugi, rakyat tetap miskin, bandar judi semakin kaya, dan moral publik makin keropos.

Ironisnya lagi, tak sedikit yang menganggap hal ini wajar, sebagai “hak pribadi”. Padahal, dana bansos bukan milik pribadi sepenuhnya; itu amanah sosial. Jika sudah dikhianati sedemikian rupa, masihkah kita pantas berharap bangsa ini bangkit? Atau kita justru sedang merawat monster raksasa yang kelak melahap akal sehat kita hingga ke tulang sumsumnya?

Kejadian ini mestinya menyadarkan kita bahwa derma sosial tak bisa lagi ditangani setengah hati. Pengawasan ketat, edukasi berkelanjutan, dan penegakan hukum yang tegas bukan lagi opsi, melainkan kewajiban. Kalau tidak, kita hanya akan jadi tontonan lucu di panggung global: negara yang katanya dermawan, tapi membiarkan rakyatnya mabuk taruhan dengan uang belas kasih.

Sebagai rakyat, kita berhak marah. Berhak menuntut pertanggungjawaban pemerintah, bank penyalur, bahkan penegak hukum yang lamban memberantas judi online. Jangan biarkan bansos yang mulanya cahaya, berubah menjadi lilin yang padam di tengah badai keserakahan dan kebodohan kolektif.

Akhirnya, kita hanya bisa bertanya dengan getir: apakah kita masih memiliki harga diri sebagai bangsa? Atau kita sudah pasrah, menyerah pada skenario negeri di mana rakyat miskin tak lagi butuh pancing, melainkan kupon undian yang dijual dengan harga kehormatan?

Kalau begini caranya, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita akan mendengar kabar lebih parah: bansos dijadikan modal investasi kripto bodong, atau mungkin disetor sebagai “mahar cinta” ke influencer idola. Selamat datang di republik penuh sinisme, di mana derma berubah jadi dosa berjemaah. (Dwi Taufan Hidayat)