ASKARA - Pemerintah berencana menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani konflik Papua, bahkan mendirikan kantor khusus di sana. Sekilas, rencana ini terdengar heroik dan penuh gebrakan. Namun, jika dicermati lebih jernih, skenario ini tak lebih dari drama politik tipis yang memanfaatkan luka lama Papua demi pencitraan murahan belaka.

Papua, Bukan Panggung Kosmetik Politik
Papua bukan sekadar soal membangun jalan, bandara, atau mempercantik angka statistik pertumbuhan ekonomi. Papua adalah kisah panjang tentang ketidakadilan, penindasan, dan luka sejarah yang tak kunjung sembuh.

Aspirasi Papua tak pernah sebatas kantor mewah yang akan dibangun di Jayapura, atau kunjungan pejabat yang hanya datang untuk berfoto sambil tersenyum palsu di hadapan kamera. Masyarakat Papua menginginkan keadilan hakiki, pengakuan martabat, dan ruang dialog tulus yang tidak dikotori basa-basi politik.

Retorika Lama dalam Bungkus Baru
Rencana penugasan Gibran hanyalah bab tambahan dalam sandiwara panjang berjudul “Papua dan Politik Jakarta”. Ini seperti merias wajah penuh luka dengan bedak tebal, berharap orang lain tak lagi melihat bekas pukulan lama. Sayangnya, rakyat Papua sudah terlalu sering ditipu oleh janji-janji yang menguap di udara panas lembah-lembah mereka.

Penugasan ini terlihat lebih sebagai panggung latihan politik: cara untuk menambah portofolio sang wakil presiden muda yang masih segar di dunia birokrasi. Supaya kelak bisa bercerita, “Saya sudah turun ke Papua, saya punya kantor di sana, saya peduli.” Padahal, semua tahu, kehadiran fisik tidak akan pernah cukup tanpa keberanian politik yang nyata.

Dialog Bukan Seremonial
Jika benar ingin menyelesaikan masalah, Gibran harus menembus belantara Papua, bukan hanya duduk di ruang ber-AC sambil menyerahkan bantuan atau menandatangani dokumen. Ia harus mendengar jeritan di kampung-kampung terpencil, suara para ibu yang kehilangan anaknya, serta deru napas para pemuda yang tak lagi percaya pada kata “negara”.

Apakah satu kantor wakil presiden di Papua akan serta-merta meredakan konflik senjata, meruntuhkan rasa curiga, dan membangkitkan kepercayaan yang sudah lama terkubur? Kalau logika sesederhana itu, Papua sudah damai sejak puluhan tahun lalu. Namun kenyataannya, tanah ini terus basah oleh air mata dan darah warganya sendiri.

PR Politik atau Ketulusan Sejati?
Penempatan Gibran di Papua, kalau dilihat dengan jernih, justru terasa sebagai upaya kosmetik murahan: mempercantik citra pusat di hadapan publik, seolah negara begitu hadir dan perhatian. Padahal, ujung-ujungnya, rakyat Papua tetap menonton dari pinggir panggung, dibiarkan bertepuk tangan pada drama yang tak pernah menyentuh persoalan mendasar.

Publik dengan mudah membaca maksud tersembunyi: menyiapkan panggung bagi Gibran untuk belajar politik tingkat lanjut, sambil menanam narasi “pemimpin muda peduli daerah konflik”. Tragisnya, ini dilakukan dengan menjadikan Papua sebagai ladang eksperimen politik.

Papua Bukan Boneka Panggung
Rakyat Papua bukan boneka yang bisa ditertawakan dengan lawakan politik murahan. Mereka tak butuh gimik, tak butuh pamer kehadiran, dan tak butuh foto profil sang wakil presiden terpampang di setiap poster. Yang mereka inginkan adalah keadilan nyata, rekonsiliasi jujur, dan penghormatan penuh pada martabat manusia.

Sudah terlalu lama rakyat Papua dipaksa menjadi penonton dalam skenario besar yang ditulis di Jakarta. Sementara itu, setiap upaya dialog selalu dibungkam, setiap suara kritik dilabeli “separatis”, dan setiap gerakan kecil dianggap ancaman terhadap negara.

Jika Gibran sungguh ingin menyelesaikan persoalan Papua, ia harus berani melawan pendekatan lama: hentikan cara-cara yang hanya mengandalkan pembangunan fisik dan pengerahan aparat. Beranilah membuka pintu maaf masa lalu, beranilah mendengar dengan jujur, dan beranilah menerima kenyataan pahit bahwa kepercayaan tidak bisa dibeli dengan proyek mercusuar.

Akhirnya, Publik Sudah Bisa Menebak
Apakah Gibran sungguh siap? Ataukah semua ini hanyalah PR politik yang sudah diatur agar tampak megah di media nasional? Jawaban itu sudah terlukis jelas di dahi masyarakat: Papua akan tetap menjadi halaman belakang politik Jakarta, dipakai sebagai poster kepedulian setiap kali ada ambisi kekuasaan yang butuh panggung baru. (Dwi Taufan Hidayat)