ASKARA - Polemik buka tutup industri getah pinus di Aceh dalam beberapa hari terakhir dinilai telah memperburuk citra investasi di provinsi ujung barat Indonesia ini. Tidak hanya merugikan pelaku usaha, kondisi tersebut juga berimbas pada terganggunya tata niaga getah pinus di wilayah Aceh.

Praktisi bisnis getah pinus, Zam Zam Mubarak, menyebut bahwa inkonsistensi dalam tata kelola industri ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah Aceh. Di satu sisi, pemerintah daerah memberlakukan aturan ketat terkait larangan keluar masuk bahan baku getah pinus ke luar Aceh. Namun di sisi lain, pemerintah dinilai belum siap mengelola industri tersebut secara optimal.

"Penutupan pabrik baru-baru ini jelas menandakan investasi di Aceh terganggu dan tidak adanya kenyamanan berbisnis di sektor ini," ujar Zam Zam, Rabu (3/7/2025).

Ia menegaskan, Aceh seharusnya menjadi provinsi yang bangga sebagai produsen terbesar getah pinus di Indonesia, bahkan kualitas produk seperti gondorukem dan terpentin dari Aceh disebut-sebut terbaik di dunia. Namun sayangnya, potensi besar tersebut justru terancam oleh persoalan tata kelola yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

"Tata kelola getah pinus jangan dibiarkan terpuruk. Ini sudah menjadi komoditi strategis Aceh. Kalau situasi seperti ini dibiarkan, patut kita bertanya, apakah ada muatan politik untuk mempersulit kemajuan wilayah tengah Aceh?" tambah Zam Zam.

Menurutnya, getah pinus selama ini terbukti mampu memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah pinggiran Aceh. Sayangnya, saat ini komoditi tersebut seolah-olah "dikekang", sehingga masyarakat semakin sulit mencapai kesejahteraan.

"Kami yakin Aceh tidak miskin. Yang membuat Aceh tampak miskin adalah regulasi yang tidak adil," tegas Zam Zam.

Lebih jauh, ia mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri getah pinus. Terlebih, getah pinus telah masuk dalam peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis nasional yang dicanangkan pemerintah.

"Hilirisasi getah pinus perlu dievaluasi serius. Kalau tidak, kita akan kehilangan momentum besar untuk kemajuan Aceh dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Zam Zam Mubarak.