ASKARA - Pernyataan Luhut yang meminta masyarakat Solo tidak mengusir Jokowi jika ijazahnya terbukti palsu adalah absurditas retoris dalam lanskap demokrasi yang tengah dilanda krisis kepercayaan. Ketika pembelaan pribadi dibungkus solidaritas semu, publik seolah dituntut menerima kebohongan sebagai bentuk cinta tanah air.

Menyaksikan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan soal dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi adalah seperti menonton opera sabun berkualitas rendah yang dipaksakan untuk terlihat agung. Kalimat yang terucap bukan hanya menyiratkan kekacauan logika, tetapi juga menyingkap mentalitas penguasa yang menganggap negara ini seolah olah rumah milik sendiri, tempat segala skandal bisa dinegosiasikan dengan empati murahan.

Kalau pun ijazah itu palsu, jangan diusir dong, begitu kira kira intisari pernyataan Luhut. Mari kita urai, pelan pelan, dengan akal sehat yang masih tersisa. Di dunia yang normal, ijazah palsu apalagi menyangkut kepala negara bukan sekadar aib administratif. Ia adalah fondasi dari penipuan sistemik terhadap negara dan rakyat.

Bagaimana mungkin seseorang bisa menempati jabatan tertinggi di republik ini dengan latar belakang akademik yang tidak valid Jika benar terbukti palsu, maka bukan hanya Presiden yang bersalah, tapi seluruh sistem seleksi, pengawasan, dan pengawalan demokrasi kita harus dipertanyakan. Maka, ketika Luhut berujar agar masyarakat Solo jangan mengusir Jokowi, ia bukan sedang meredam konflik, tapi sedang menormalisasi pelanggaran berat.

Mari kita ganti subjeknya agar lebih netral bayangkan seorang guru mengajar bertahun tahun dengan ijazah palsu, lalu ketahuan. Apakah sekolah akan mengatakan, Sudahlah, jangan dipecat, kasihan, dia baik kok Tidak. Itu adalah pelanggaran integritas. Maka mengapa standar yang begitu tegas kepada rakyat kecil tiba tiba menjadi longgar ketika menyangkut orang paling berkuasa

Pernyataan Luhut lebih mencerminkan kekhawatiran pribadi dan loyalitas tanpa logika ketimbang komitmen terhadap kebenaran. Sebab, alih alih menjernihkan kabut keraguan, ia malah mempertebalnya. Jika memang yakin ijazah Jokowi asli, semestinya ia mendorong proses pembuktian hukum, bukan malah menciptakan narasi kalau pun palsu, maklumi saja.

Lucunya, narasi ini dibungkus dengan kesan kebapakan Jangan usir dia dari Solo. Seolah masyarakat Solo adalah anak kecil yang ngambek karena ayahnya bohong soal raport. Padahal ini bukan urusan rumah tangga, ini soal kredibilitas kepala negara. Pernyataan itu bukan hanya menyederhanakan masalah, tapi juga menyinggung nalar publik yang mulai lelah dijadikan tameng loyalitas.

Ada semacam romantisme semu yang hendak ditebar Luhut kepada rakyat Jokowi anak Solo, jangan tega diusir. Padahal, posisi presiden tidak diwariskan oleh tanah kelahiran, tapi oleh kepercayaan rakyat seluruh Indonesia. Jika kepercayaan itu dibangun di atas fondasi kebohongan, apakah rakyat Solo harus mengalah demi kesopanan budaya

Sinisme muncul bukan dari kebencian, tapi dari kegelisahan akan logika yang dipermainkan. Luhut tidak sedang bicara untuk meredakan keresahan, ia sedang memainkan ilusi moralitas yang salah tempat. Narasi jangan usir itu terdengar seperti permintaan orang dalam yang panik melihat tembok rahasia mulai retak.

Lebih dari itu, kita melihat bagaimana skandal besar coba dikerdilkan dengan sentimen lokalitas. Seolah Solo adalah pusat penilaian etis terhadap seorang presiden. Ini bahaya. Sebab jika narasi seperti ini terus bergulir, kita sedang membangun preseden bahwa kejahatan bisa dinegosiasi selama ada jasa dan sejarah.

Dan memang, dalam kultur kekuasaan di negeri ini, loyalitas kadang dianggap lebih penting dari kebenaran. Sejarah politik kita menunjukkan bagaimana tokoh tokoh besar sering dibela bukan karena mereka benar, tetapi karena mereka pernah berjasa. Tapi pertanyaan mendasarnya apakah jasa bisa menebus penipuan Apakah prestasi bisa memutihkan manipulasi

Lebih celakanya lagi, pernyataan seperti ini bukan keluar dari aktivis kampung atau simpatisan fanatik, melainkan dari seorang menteri senior yang berkali kali diposisikan sebagai konsultan utama kekuasaan. Ketika elite mulai kehilangan kepekaan terhadap rasa malu, maka rakyat hanya bisa memelihara ironi sebagai satu satunya bentuk perlawanan yang masih diperbolehkan.

Publik hari ini tidak lagi lapar akan janji, mereka lapar akan konsistensi. Mereka ingin melihat bahwa negara ini masih punya aturan yang berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Ketika seseorang diperlakukan istimewa hanya karena pernah berjasa, maka hukum berubah menjadi barter, bukan keadilan.

Maka, jika benar terbukti ijazah Jokowi palsu, masyarakat Solo tidak perlu mengusir siapa siapa. Cukup satu menuntut kebenaran ditegakkan. Tanpa perlu emosional. Tanpa perlu dikaburkan dengan nostalgia masa kecil. Negeri ini terlalu besar untuk ditipu dengan narasi sentimental.

Apa yang disampaikan Luhut adalah gambaran gamblang tentang betapa kekuasaan bisa membutakan nalar. Ia mengalihkan perdebatan dari apakah ijazah itu asli atau palsu menjadi jangan tega pada orang baik. Ini manipulasi emosional kelas wahid yang patut dicatat dalam lembar sejarah ironi republik.

Pada akhirnya, kita perlu bertanya apakah republik ini dibangun untuk melindungi tokoh, atau untuk menegakkan kejujuran Sebab jika yang pertama yang kita pilih, bersiaplah suatu hari nanti kita semua menjadi korban dari solidaritas yang salah tempat.

Dan untuk Luhut jika Anda benar peduli pada Jokowi, doronglah beliau menjawab keraguan publik dengan transparan. Sebab yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan simpati kosong, tapi kejujuran yang berani. Sebab dalam demokrasi, integritas tidak bisa dinegosiasikan dengan air mata nostalgia. (Dwi Taufan Hidayat)