ASKARA – Warga Pisangan Baru, Jakarta Timur, melontarkan kemarahan. Mereka merasa dibodohi oleh proyek pengaspalan jalan yang tak hanya asal-asalan, tapi juga dibumbui dugaan pungli.

Dengan dalih kontribusi untuk pengaspalan trotoar, warga diminta iuran Rp100 ribu per rumah. Namun, hasilnya jauh dari harapan: aspal mulai retak dan mengelupas hanya dalam beberapa hari.

“Ini bukan proyek pembangunan, ini penipuan terang-terangan! Kami bayar, tapi kualitasnya seperti dilempar begitu saja,” ujar salah seorang warga, geram, Jumat (20/6).

Kekecewaan semakin dalam karena tidak ada kejelasan ke mana harus melapor. Warga merasa ditipu oleh oknum yang menjual janji manis, namun menghilang begitu proyek rusak.

Setelah pengaspalan jalan utama Pisangan Baru Tengah oleh Bina Marga Kecamatan Matraman, warga mulai bersuara. Banyak di antara mereka mengaku tidak tahu menahu detail proyek—hanya tahu diminta bayar. Bahkan, harga yang ditawarkan disebut-sebut tidak seragam, menambah kuat dugaan permainan di balik layar.

“Setiap rumah atau toko ditawari harga berbeda. Ini proyek atau dagangan keliling?” sindir seorang warga saat ditemui tim investigasi.

Lebih mengenaskan, proyek serupa di dalam gang RT 01 RW 12 malah memunculkan arogansi pejabat. Ketika warga meminta pelebaran sedikit demi kerapian, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Kasatpel Bina Marga Matraman, Nessy Octavia, yang datang bersama seorang petugas bernama Icun.

Bukannya memperbaiki kualitas layanan, oknum petugas Bina Marga malah menunjukkan sikap melecehkan. Saat dimintai klarifikasi soal keluhan warga, petugas bernama Icun justru mengirimkan stiker WhatsApp bergambar wanita dengan unsur tak senonoh, dilihat sebagai penghinaan terhadap wartawan dan publik.

Proyek ini jelas mencederai semangat transparansi dan pelayanan publik yang selalu digembar-gemborkan Pemprov DKI Jakarta. Jika dibiarkan, praktik “aspal abal-abal” ini akan menjadi contoh buruk bagaimana rakyat terus-menerus dijadikan objek pemerasan.

“Pemerintah jangan tutup mata! Ini bukan sekadar proyek rusak, ini persoalan mental aparat yang menyalahgunakan kewenangan,” tegas warga lainnya.

Warga mendesak agar aparat penegak hukum, termasuk Inspektorat dan Ombudsman, segera turun tangan. Investigasi mendalam harus dilakukan, termasuk membuka aliran dana proyek dan siapa dalang di balik pungutan liar yang meresahkan ini.

Tim investigasi ASKARA masih menelusuri sejumlah titik dan mengumpulkan bukti-bukti lapangan. Kasus ini tidak boleh tenggelam begitu saja, karena rakyat bukan sapi perah, dan keadilan tidak boleh dibeli dengan aspal murah!

Redaksi akan terus mengawal kasus ini dan menagih pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.