ASKARA - Rabu sore, 28 Mei 2025, Jakarta kembali menunjukkan wajah muramnya. Lautan kendaraan mengular di jalan protokol, klakson bersahutan tanpa irama, dan warga terjebak berjam-jam di tengah kepungan aspal yang tak bergerak.

Jalan Gatot Subroto, Sudirman, hingga MT Haryono lumpuh total. Bahkan tol dalam kota, yang seharusnya jadi jalur cepat, berubah menjadi parkiran raksasa. Situasi ini bukan pemandangan baru, tapi tetap saja menyiksa setiap kali terulang.

Penyebabnya memang berlapis. Ada lonjakan volume kendaraan menjelang libur panjang, ada pula pengalihan arus karena pengamanan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tapi persoalan utamanya bukan semata pada momen itu.

Jakarta memang sudah terlalu lama hidup dalam paradoks, kota yang ingin bergerak cepat, tapi tak sanggup mengatasi kemacetan akut yang setiap hari menggerogoti produktivitas dan kesehatan warganya.

Lebih dari sekadar macet, Jakarta sebenarnya terjebak dalam pusaran kebijakan yang setengah hati. Solusi tambal sulam seperti ganjil-genap atau perluasan jalan tak menyentuh akar masalah, yaitu dominasi kendaraan pribadi dan lemahnya integrasi transportasi publik.

Padahal, kota-kota besar dunia yang sukses mengatasi kemacetan justru berani membatasi mobil dan memberi insentif besar pada mobilitas publik. Mereka tidak ragu membangun sistem yang berpihak pada pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna angkutan umum.

Kita perlu jujur mengakui, Jakarta tidak bisa terus seperti ini. Kemacetan yang terjadi Rabu lalu adalah alarm keras. Kota ini tidak hanya macet secara fisik, tapi juga macet dalam cara berpikir dan keberanian mengambil keputusan jangka panjang.

Pemerintah pusat dan daerah harus menyatu visi. Penataan transportasi publik harus dipercepat, bahkan bila perlu disubsidi secara serius. Sementara itu, masyarakat juga harus mengubah pola pikir, menggunakan kendaraan pribadi bukan lagi simbol kemajuan, tapi justru menyumbang stagnasi. Jika tidak segera berubah, bukan mustahil Jakarta kelak bukan lagi ibu kota negara, dan sekaligus kehilangan martabatnya sebagai pusat peradaban perkotaan.