ASKARA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal TNI aktif Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengundang gelombang kritik tajam. Penunjukan ini dinilai bukan hanya cacat secara hukum, tetapi juga mencederai semangat meritokrasi di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Mustahil tak ada orang sipil yang layak. Ini bukan sekadar penunjukan, ini sinyal bahaya,” kata Beni Kurnia Illahi, pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu, Kamis malam (22/5).

Menurut Beni, penunjukan TNI aktif di posisi strategis sipil melanggar Undang-Undang TNI yang secara eksplisit membatasi jabatan sipil yang boleh diisi prajurit aktif. Kementerian Keuangan—sebagai lembaga teknokratis dan sipil murni—tidak termasuk dalam pengecualian tersebut.

“Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga menutup jalur karier ribuan ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi,” tegasnya.

Kritik tidak berhenti di soal legalitas. Di kalangan internal Kementerian Keuangan, penunjukan ini dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap SDM kementerian sendiri. Padahal, mereka telah digembleng dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman lapangan yang mendalam.

“TNI itu hebat di medan perang. Tapi Bea Cukai itu bukan ladang tempur, ini soal regulasi, teknis, dan integritas fiskal,” ujar salah satu pejabat senior Kemenkeu yang enggan disebutkan namanya.

Kekhawatiran ini semakin kuat karena penunjukan TNI aktif di jabatan sipil bukan kasus tunggal. Sebelumnya, Mayjen Novi Helmy Prasetya juga telah ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Kini, dengan Djaka Budi masuk ke Bea Cukai dan Bimo Wijayanto—seorang akademisi—ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, peta birokrasi Indonesia tampak semakin dikontrol oleh kalangan non-ASN.

"Jika ini terus dibiarkan, akan ada pembajakan struktur sipil oleh militer secara sistematis," kata Beni.

Dari Istana, suara berbeda terdengar. Bimo Wijayanto menyebut bahwa penunjukan ini adalah bagian dari strategi Presiden untuk memperkuat penerimaan negara dan memastikan program nasional berjalan tanpa hambatan.

“Beliau (Presiden) ingin sistem perpajakan dan kepabeanan yang lebih akuntabel dan berintegritas,” ujar Bimo usai dipanggil ke Istana, Selasa (20/5).

Namun, pertanyaannya kini: akankah integritas dan akuntabilitas benar-benar datang dari luar sistem sipil, atau justru yang lahir dari dalam, yang selama ini justru dilangkahi?

Menteri Keuangan Sri Mulyani dijadwalkan melantik kedua pejabat eselon 1 itu pada Jumat pagi (23/5) di Kantor Kemenkeu. Pelantikan akan digelar tertutup.