Oleh: Yuni R. Levesque

ASKARA - Blitar, kota yang dikenal sebagai tempat persemayaman terakhir Sang Proklamator, bukan sekadar titik di peta—ia adalah ruang penuh sejarah. Di sinilah Bung Karno pernah kembali untuk merenung, menulis, dan merancang mimpi besar bagi tanah airnya. Namun, di kota yang kaya akan memori ini, saya menyaksikan kenyataan yang ironis: generasi mudanya nyaris tak mengenal Bung Karno. Mereka asing terhadap tokoh besar yang berjasa merumuskan identitas dan arah bangsa ini.

Saya menulis ini sebagai bentuk keprihatinan seorang ibu dari anak-anak Generasi Z yang kini menempuh studi di perguruan tinggi negeri. Berdasarkan pengalaman mereka di sekolah dan kampus, sejarah kerap diperlakukan sekadar sebagai hafalan. Pahlawan nasional menjadi deretan nama yang harus diingat, bukan sosok yang perlu diteladani. Siswa tidak diajak mendalami gagasan para pendiri bangsa, tidak diberi ruang berdiskusi atau merenungi relevansinya di masa kini. Pendidikan sejarah kehilangan ruhnya. Ia kering dari makna dan kehilangan daya hidup.

Lebih menyedihkan lagi, minimnya pengenalan sejarah ini tidak hanya terjadi di sekolah. Di banyak keluarga, nilai-nilai perjuangan pun tak lagi dibicarakan. Budaya membaca kian memudar, tergeser oleh gawai dan media sosial yang lebih sering menampilkan sensasi ketimbang substansi. Dalam situasi ini, anak-anak kita tumbuh dalam kekosongan panutan. Mereka tak memiliki figur untuk dijadikan contoh ketika berbicara tentang integritas, keberanian, dan pengabdian pada bangsa. Kenyataan yang mereka lihat justru sebaliknya: aparat hukum yang korup, pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, serta elite yang kehilangan moral publik.

Generasi ini dibesarkan dalam realitas yang bertolak belakang dengan doktrin muluk-muluk tentang “negara besar” yang mereka dengar di sekolah. Akibatnya, mereka tak lagi percaya bahwa negeri ini layak dibanggakan. Keteladanan yang semestinya menjadi jembatan antara sejarah dan masa depan, kini terputus oleh kenyataan yang pahit. Mereka kehilangan panutan—dan lebih parahnya lagi, kehilangan kemampuan untuk mengenal panutan.

Pendidikan sejarah dan kebangsaan seharusnya menjadi jalan keluar. Ia bukan sekadar tentang masa lalu, tetapi cermin untuk melihat masa kini dan arah masa depan. Bung Karno bukan hanya pemimpin revolusi, ia juga seorang pemikir besar. Ia menulis, berbicara, dan bertindak dengan kesadaran penuh atas nasib bangsanya. Ia merumuskan Trisakti dan marhaenisme—memperjuangkan Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ia memahami bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya mengusir penjajah, melainkan perjuangan panjang menuju kemandirian dan keadilan sosial.

Sayangnya, semua itu nyaris tak dikenal oleh anak-anak muda di kota tempat makamnya berdiri. Perpustakaan Bung Karno memang terus berusaha memperkenalkan warisan pemikirannya, namun upaya ini takkan cukup tanpa dukungan sistem pendidikan dan kebijakan yang berpihak. Sekolah-sekolah belum menjadikan sejarah sebagai ruang berpikir; ia masih diperlakukan sebagai bahan ujian. Lembaran LKS dan slide PowerPoint tidak mampu membentuk karakter. Guru pun sering terjebak oleh tuntutan administratif dan kurikulum yang padat, hingga kehilangan ruang untuk membimbing siswa menjelajahi sejarah secara bermakna.

Kegiatan pendidikan kebangsaan yang dulu pernah kami lakukan—berkolaborasi dengan instansi literasi—kini terhenti karena kebijakan efisiensi anggaran. Sebuah ironi, karena membentuk generasi berkarakter seharusnya menjadi prioritas, bukan dianggap beban pembiayaan.

Meski demikian, saya percaya perubahan tetap bisa dimulai dari langkah-langkah nyata dan konsisten. Bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi dengan benar-benar mengintegrasikan pendidikan kebangsaan ke dalam proses belajar. Itulah yang saya terapkan di sekolah bagi anak-anak jalanan yang saya dirikan. Di sana, nilai-nilai sejarah dan kebangsaan tidak hanya diajarkan sebagai materi, tetapi dijalani sebagai cara pandang hidup. Pendidikan harus menyentuh akar, membentuk karakter, dan membangkitkan kesadaran akan identitas sebagai anak bangsa. Pendekatan naratif yang kontekstual jauh lebih membekas dibanding hafalan.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengambil tanggung jawab. Jika anggaran pendidikan hanya difokuskan pada pembangunan fisik dan digitalisasi tanpa menyentuh substansi kurikulum, maka yang lahir hanyalah generasi canggih secara teknologi tapi rapuh dalam nilai. Kita butuh kebijakan yang memberi ruang pada sejarah untuk memperkuat identitas dan karakter bangsa. Kita juga butuh keberanian politik untuk menjadikan keteladanan sebagai materi utama, bukan sekadar pelengkap.

Generasi Z dan Alpha memang lahir di era digital, tetapi itu bukan alasan untuk membiarkan mereka tercerabut dari akar sejarahnya. Tanpa mengenal pahlawan, mereka kehilangan arah. Tanpa mengenal Bung Karno, mereka kehilangan keyakinan akan kebesaran bangsanya. Dan bila itu terjadi, masa depan bangsa ini pun ikut terombang-ambing, kehilangan fondasinya.

Jika mereka tak kenal Bung Karno hari ini, bagaimana mungkin mereka bisa mencintai dan mewarisi cita-citanya?
Lebih dari itu: kalau tak kenal, maka tak peduli.
Dan kalau tak peduli, maka bangsa ini kehilangan masa depannya.

* Penulis adalah seorang ibu, jurnalis, dan aktivis pendidikan untuk anak-anak jalanan.