ASKARA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pandangannya dengan tegas dan bijaksana terkait petisi yang meminta pencopotan Gus Miftah dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Beragama dan Pengembangan Sarana Keagamaan. Petisi ini muncul setelah video ceramah  Miftah Maulana Habiburrahman yang dianggap menghina penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah, viral di media sosial

Bahkan Petisi Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden di laman change.org, pada Kamis, 5 Desember 2024 pukul 15.28 WIB telah ditandatangani sebanyak 40.781 orang.

Puan pun menilai apa yang disampaikan oleh Miftah kontradiktif dengan visi maupun misi presiden dan mengajak semua pihak membangun Indonesia dengan saling menghormati.

"Marilah kita membangun Indonesia dengan saling menghormati, jangan saling merendahkan. Bangunlah Indonesia dengan rasa persaudaraan, dan tidak saling merendahkan," tegasnya, dikutip Jum'at (6/12)

Setiap pejabat publik, katanya, termasuk utusan khusus presiden, harus menjalani proses evaluasi dan penilaian yang transparan dan objektif. Jika ada keluhan atau kritik terhadap kinerja Gus Miftah, hal tersebut harus ditangani melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun ada petisi yang meminta pencopotan, Puan Maharani menegaskan bahwa Gus Miftah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Ia mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Gus Miftah untuk terus bekerja dan membuktikan kemampuannya dalam mempromosikan kerukunan beragama di Indonesia.

"Tugas utama Gus Miftah adalah untuk mempromosikan kerukunan beragama dan moderasi di Indonesia. Dalam konteks negara yang memiliki keragaman etnis, bahasa, dan agama yang sangat luas, peran ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial," ujarnya.

Untuk itu, Puan Maharani mengajak semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kerukunan beragama dan mempromosikan moderasi. Ia berharap bahwa dengan kerjasama dan dukungan dari semua lapisan masyarakat, Indonesia dapat terus menjadi contoh negara yang harmonis dan toleran.

Latar Belakang Petisi

Baru-baru ini, muncul sejumlah petisi daring yang menuntut pencopotan Gus Miftah dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Kontroversi ini bermula dari pernyataan Gus Miftah yang dianggap merendahkan seorang pedagang es teh, yang memicu gelombang kritik dari masyarakat.

Gus Miftah, dalam sebuah di sebuah pondok pesantren di Magelang, Jawa Tengah melontarkan kata-kata yang dianggap menghina penjual es teh dengan sebutan "goblok". Video kejadian tersebut menjadi viral di media sosial dan memicu kemarahan masyarakat.

Banyak yang merasa bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pemuka agama dan pejabat publik.

Sejauh ini, ada tujuh petisi yang beredar di platform Change.org yang menuntut pencopotan Gus Miftah dari jabatannya. Petisi-petisi ini telah mendapatkan dukungan dari ribuan orang yang merasa bahwa Gus Miftah tidak pantas memegang jabatan strategis tersebut. Salah satu petisi yang dibuat oleh Dika Perkasa petisi yang diunggah di Change.org, hingga Rabu, 4 Desember 2024,  telah mengumpulkan lebih dari 3.500 tanda tangan.

Dika Prakasa, menegaskan pernyataan Gus Miftah tidak mencerminkan nilai-nilai toleransi yang seharusnya dijunjung. Dalam deskripsi petisinya, Dika menegaskan, “Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau. Agar jajaran bapak sejalan dengan bapak, segera copot Gus Miftah!”

Bahkan, salah satu petisi dengan judul "Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden" telah mengumpulkan ribuan tanda tangan dalam waktu yang relatif singkat. 

Menanggapi kontroversi ini, Gus Miftah akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di masa mendatang. Meskipun demikian, desakan untuk pencopotannya tetap kuat di kalangan masyarakat.

Petisi pencopotan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan yang dianggap tidak pantas oleh seorang pejabat publik. Masyarakat berharap agar pemerintah mempertimbangkan kembali jabatan yang diberikan kepada Gus Miftah dan memastikan bahwa pejabat publik selalu menjaga sikap dan ucapannya.

"Dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya. Saya juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu atas candaan saya yang dinilai berlebihan," kata Gus Miftah dalam sebuah video.