ASKARA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana mengganti bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dengan Bioetanol.

Merespon hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo meminta pemerintah untuk mengkaji dengan secara menyeluruh sebelum menerapkan penggantian BBM jenis pertalite dengan Bioetanol, termasuk mengkaji secara mendalam pemberian subsidi dan pemberian kompensasi terhadap masyarakat yang kurang beruntung.

Hal ini diperlukan, agar harga bahan bakar calon pengganti Pertalite itu bisa terjangkau oleh rakyat dan masyarakat terdampak tidak terlalu terbebani dengan penggantian BBM ini.

"Bukti hadirnya negara ialah menghadirkan subsidi energi diantaranya Subsidi BBM, dalam penerapannya ada wacana pergantian pertalite menjadi bioetanol sudah semestinya mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya dikaji secara menyeluruh. Sehingga harga terjangkau oleh rakyat, karena apabila tidak dikaji dan juga harga diatas pertalite pada saat ini banyak sektor yang akan berdampak," kata Sartono, Selasa (7/5/2024).

Menurut Sartono, selama ini, masyarakat menggunakan BBM subsidi pertalite karena harganya lebih ekonomis dan bisa lebih menghemat keuangan. Sehingga, sisa uang tersebut bisa digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya, seperti, untuk membeli bahan makanan, kebutuhan sekolah, dan kebutuhan lainnya.

"Dengan memberikan subsidi bahan bakar minyak, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat, membantu mempercepat pemulihan konsumsi rumah tangga, dan menjaga stabilitas inflasi," kata Sartono.

"Sementara jika subsidi BBM tidak ada. Harga bensin yang tinggi berimbas pada harga bahan pokok yang mahal, ongkos transportasi naik, dan daya beli masyarakat menurun. Angka inflasi bakal naik dan berakibat buruk bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi pun melambat dan kemiskinan meningkat," lanjut Sartono.