ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI, Haerudin Amin mengingatkan pemerintah untuk dapat memberikan jaminan ketersediaan pangan dengan mudah bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri.

Ditegaskan Haeruddin, jaminan ketersediaan stok kebutuhan pangan, seperti beras dan lainnya harus disertai dengan stabilitas harga yang murah.

"Keterjaminan (kebutuhan) sebuah bangsa itu tanggung jawab negara," kata Haeruddin di depan komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Sebagai negara agraris yang berkelimpahan sumber daya alam dan dikenal sebagai tanah surga, tentu sangat prihatin ketika melihat kehidupan masyarakatnya yang kini berduyun-duyun mencari dan mengantre beras.

Melihat kondisi tersebut, Wakil rakyat yang dekat dengan kalangan petani ini menilai ada missmanagement yang berjalan sudah lama dan menjadi biang kerok buruknya keadaan sektor pangan ini. 

"Negeri kita (dikenal) negeri pertanian, negeri agraris dan segala macam lah, tapi antre beras. Kan ironi. Menurut saya ini salah urus, salah kebijakan, salah planing, salah pengendalian," kata dia.

Karena itu, ia memandang, perlu ada solusi kongkret untuk mengatasi persoalan tersebut dengan cara menyusun roadmap pangan dengan baik dan konsisten.

"Kita berharap kementan ini serius dan punya roadmap yang jelas. Karena roadmap itu dari mulai tanam sampai pengendalian harga. Petani wajib untung," kata dia.

Lebih lanjut, wakil rakyat asal Dapil Jawa Barat XI (Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya) ini juga mendorong agar Kementan lebih fokus lagi pada tata kelola pertanian dan mensejahterakan para petani serta memiliki kendali penuh dalam mengelola pertanian di Indonesia.

Haeruddin yakin, jika Kementan fokus dan didukung dengan anggaran yang baik serta memiliki kendali penuh dalam menata persoalan pertanian, ia yakin persoalan lahan, subsidi pupuk dan bantuan peralatan pertanian bisa teratasi dengan cepat.

"Banyak lahan dari perhutanan sosial yang bisa jadi lahan padi hari ini, kenapa enggak jadi bagian dari konsentasi kita. Mereka belum terdaftar di luas baku lahan, belum bisa mendapatkan hak-hak subsidi dari berbagai macamnya, termasuk hibah ini, hibah ini, termasuk subsidi pupuk. Kan bukan masalah rumit, tinggal bagaimana menggerakan penyuluh bisa pemetaan dilapangan. Mana petani kita yang punya hak atas subsidi," ujar dia.