ASKARA - Merujuk kategori pemimpin masa depan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya pemimpin yang adil merupakan salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan “tiket khusus” masuk ke dalam naungan Allah, hari di mana tiada naungan selain naungan-Nya.

Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University, Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri MS saat menjadi narasumber pada acara Dialog Kebangsaan Nasional sekaligus Haul ke-93 KH. Muhammad Said, Cirebon, Selasa (16/1).

“Ia layak mendapatkan jaminan tiket khusus naungan dari Allah, karena kemampuannya menjadi tempat bernaung dan berteduh bagi semua rakyat. Semua merasakan keteduhan dan kesejahteraan, ketika bernaung di bawah kekuasaannya, lantaran tidak ada kedzaliman dan kelaliman,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Pemimpin adil, paparnya. adalah pribadi yang mampu mengemban amanah, menunaikan tugas dan kewajiban, memberikan hak-hak kepada orang-orang yang semestinya mendapatkan, memudahkan orang-orang yang sedang kesulitan dan kesusahan, serta menegakkan hukum sama rata tanpa pandang bulu kepada semua golongan.

“Sejarah membuktikan, banyak bangsa lestari disebabkan oleh karena sikap adil pemimpinnya. Sebaliknya, banyak bangsa menjadi hancur karena sikap dzalim pemimpinnya,” terang Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri menyampaikan, Indonesia sebagai bagian tatanan masyarakat global tentu memiliki visi dan misi membawa negara mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan itu, katanya, bahwa 4 poin penting yang diyakini bisa membuat Indonesia  maju dan berdaulat diantaranaya: negara itu memiliki konsep, sustainable, kolaborasi dan kualitas SDM.

Menurutnya, syarat suatu negara atau daulah bisa menjadi maju dan makmur dan berdaulat mempunyai konsep yang berkelanjutan, kedua adalah dan konsep itu mohon maaf harus diimplementasikan secara berkesinambungan.

“Nah problemanya karena di masa reformasi ini, bahasanya setiap ganti presiden ganti menteri ganti Bupati itu berubah. Ibarat membangun istana pasir, tak ada progress itu mungkin atau kelemahan dari reformasi,” kata Prof Rokhmin yang merupakan Caleg DPR RI No Urut 1 Dapil Jabar 8 dari PDIP itu.

Kemudian, lanjutnya, syarat kedua adalah bahwa antar komponen wilayah harus ada kolaborasi.Kemudian yang ketiga adalah kualitas sumber daya manusianya. Ini juga pesan buat pesantren bahwa ilmu yang dipelajari tidak hanya soal akhirat tapi juga dunia, harus balanced. Keempat itu SDMnya.

Lebih lanjut, tokoh Dulur Cirebonan, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) tersebut juga menyoroti keempat poin diatas yang tidak bisa dipisahkan dari kualitas pemipin masa depan. Terlebih menjelang Pemilu 2024, masyarakat perlu memilih sosok pemimpin yang bisa menjawab 4 poin penting tersebut.

Memilih seorang pemimpin harus didasari banyak hal, mulai dari rekam jejak, berakhlak, hingga gagasan yang ditawarkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia ke depan. Namun, untuk sampai ke sana, perlu dilihat pula, sejauh mana calon pemimpin itu terbukti pernah menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang pernah dialami bangsa. Hal ini penting karena tantangan ke depan tidaklah mudah.

"Menjelang Februari 2024 ternyata pemimpin itu menjadi faktor penentu, jangan pemimpin yang pemarah dan emosional," tutur Guru Besar Kehormatan Mokpo National University, Korea Selatan itu.

Potret Ekonomi, Pengangguran dan Demokrasi Indonesia

Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,94 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal III 2023. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 5,17 persen. Kemudian, jumlah orang miskin di Tanah Air meningkat, imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Kenaikan harga beras dan kelangkaan.Pemerintah menargetkan angka 7% tapi faktanya hanya 5%.

Lalu, angka pengangguran terdidik jumlahnya 1,28 juta orang atau 13,2 persen dari total pengangguran yang ada. Pengangguran kalangan terdidik ini berhasil turun secara perlahan seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi. “Pada Agustus 2022, jumlahnya berkurang menjadi 832.975 orang atau 9,9 persen dari total pengangguran yang ada. Tapi rasanya, kenaikannya masih sangat kecil,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 itu.

Lantas bagaimana dengan demokrasi? Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, sejumlah elemen masyarakat memandang praktik demokrasi di Indonesia kian melemah. Pelemahan itu berjalan secara senyap melalui institusi hukum.

“Karena itu, mereka meminta seluruh elemen bangsa untuk mengawasi segala bentuk kecurangan yang berpotensi terjadi dalam Pemilu 2024 sebagai upaya menyelamatkan demokrasi,” jelasnya.

Seruan tersebut disampaikan oleh ratusan orang dari kelompok aktivis, pegiat antikorupsi, tokoh pers, pengajar, hingga guru besar yang tergabung dalam Forum Lintas Generasi. " Kasus MK menjadi fakta nyata, bagaimana demokrasi mengalami turbulensi," tandasnya.

Berkaca pada dinamika bangsa yang semakin pelik, Prof Rokhmin menekankan adanya perbaikan yang signifikan yang bisa dilakukan oleh calon pemimpin masa depan.

Prof. Rokhmin Dahuri berharap pemimpin masa depan harus memiliki kemampuan eksekusi sehingga mencapai Indonesia Emas 2045. " Apa yang dieksekusi, tentu keempat poin tadi," pungkas Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat 2022 – 2026.