ASKARA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) berkomitmen dalam membangun ketahanan masyarakat dari ideologi radikalisme guna mewujudkan Indonesia Yang Damai, Indonesia Tanpa Kekerasan, dan Indonesia Harmoni terutama menjelang tahun Politik 2024.

Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. menjelaskan komitmen tersebut diimplementasikan melalui Program Pembangunan Desa Siap Siaga – Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai. 

"Dalam rangka membangun ketahanan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, esktrimisme dan terorisme kami menginisiasi hadirnya Desa Siap Siaga," katanya dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama BNPT RI di Jakarta pada Senin (4/9). 

Untuk Program Sekolah Damai, Kepala BNPT RI mengatakan perlunya membangun sekolah yang toleran dan memiliki moderasi beragama yang baik. 

"Kita perlu membangun sekolah yang toleran, moderasi beragama, dan memiliki ketahanan terhadap masuknya ideologi radikalisme, esktrimisme dan terorisme," ungkapnya. 

Program Pencegahan BNPT mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI. Menurut mereka program Kesiapsiagaan Nasional harus dilakukan dan ditingkatkan demi melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme di tahun politik 2024.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem H. Taufik Basari, SH., M.Hum., L.L.M mengatakan BNPT perlu meningkatkan program pencegahan intoleransi dan radikalisme dengan melihat fenomena adanya oknum masyarakat yang tidak menghormati dan menghargai hak beribadah orang lain. 

"Kami berharap ada program yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memiliki penghormatan hak untuk beribadah," jelasnya. 

Hal yang sama diungkapkan Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Demokrat H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M. Menurutnya program kesiapsiagaan nasional akan sangat berpengaruh dalam menghalau kelompok-kelompok yang berusaha ingin mengganggu atau pun mengacaukan jalannya pemerintahan. 

"Kami mendukung BNPT karena memang situasi 2023 ini sudah mulai menghangat. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu atau ingin mengacaukan jalannya pemerintahan ataupun jalan terhadap situasi untuk pergantian dari pimpinan negara ini, ini tentunya perlu dikawal dengan tepat," ujarnya. (Red/humasbnptri)