Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:43
NEWS

Tingkat Kepercayaan Publik Meningkat, Polri Tetap Harus Terus Berbenah

Tingkat Kepercayaan Publik Meningkat, Polri Tetap Harus Terus Berbenah
Hendardi (Dok SETARA)
ASKARA - Tren peningkatan kepercayaan terhadap Polri hingga di angka 76% adalah capaian kolektif institusi Polri yang ditopang oleh berbagai satuan kerja di bawah kepemimpinan presisi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Genap 1 tahun dari berbagai prahara di tubuh Polri, mantra Presisi telah menjadi pemicu dan pemacu kinerja Polri memulihkan kepercayaan masyarakat. Tentu ini adalah kado terbaik di Hari Bhayangkara 1 Juli 2023. 
 
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi beberapa saat lalu, Kamis (4/7).
 
"Meskipun angka tersebut  berpredikat cukup, tren yang terus meningkat, diharapkan akan mampu mendorong kepercayaan publik hingga di atas 80% di waktu mendatang," kata Hendardi. 
 
Sebagai sebuah persepsi, lanjutnya, hasil survei memang mampu menyajikan generalisasi gambaran untuk mengukur sebuah kinerja. Hasil survei tentu menuntut kajian dan pemetaan lanjutan, sehingga diketahui secara detail titik-titik mana yang membutuhkan akselerasi penanganan sehingga mempercepat dan meningkatkan kepercayaan publik.
 
"Dalam setahun menangani berbagai tantangan, Kapolri telah membuktikan bahwa disiplin tinggi anggota, monitoring kinerja yang ketat, transformasi berbagai layanan, memastikan kesetaraan hukum, dan menjaga stabilitas keamanan secara humanis, diyakini telah mampu mengubah wajah institusi Polri menjadi lebih baik," tegasnya. 
 
Diingatkannya, sejumlah agenda di tahun politik akan menjadi penentu utama integritas Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum. 
 
"Polri juga akan diuji dengan banyak irama politik di ruang publik, baik dengan menggunakan instrumen hukum, _trial by the mob_ dalam kasus-kasus yang diorkestrasi pihak tertentu, termasuk mengantisipasi perilaku para _conflict entrepreneur_ yang menghendaki gangguan keamanan, mendapat ruang melakukan politisasi berbagai hal sehingga mampu melimpahkan benefit dan insentif politik elektoral," ujar Hendardi.
 
 

Komentar