ASKARA - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS mengajak seluruh yang peduli dengan pasir laut negara kita untuk melihat inisiasi pasir laut ini dari sudut pandang atau dasar pembangunan yang benar. Hal ini supaya tidak ada kepentingan pembangunan berkelanjutan. 

Demikian disampaikan Prof. Rokhim Dahuri pada acara Foodagri Insight "Ribut-ribut Ekspor Pasir Laut; Aturan Mau Dibawa Kemana?", Live di CNBC Indonesia TV, Kamis, 15 Juni 2023.

"Kita tahu  definisi pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya," ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University,

Pembangunan berkelanjutan, jelasnya,v adalah salah satu pola pembangunan untuk menggapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan.

Kita tahu walaupun negara kita terus membaik tapi faktanya sampai sekarang kita masih menjadi negara berpendapatan menengah kebawah, banyak orang miskinnya, banyak penganggurannya.

"67 persen rakyat Indonesia tidak mampu membeli makan bergizi hanya dengan harga 22.500 Rupiah/hari. Jadi segudang PR soal kesejahteraan itu," kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Kedua, sambungnya, pembangunan berkelanjutan memastikan kue pembangunan itu diratakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan.

Ketiga, pembangunan berkelanjutan harus memastikan lingkungan hidup, kualitas lingkungan tetap terjaga. "Sehingga dengan tiga tujuan pembangunan dirangkum secara harmonis dan seimbang maka pembangunan itu berlanjut," tuturnya.

Maka, kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2020 – 2024 itu, atas dasar prinsip dan kaidah pembangunan berkelanjutan pada PP No 26 Tahun 2023 tentang pasir laut sudah sangat mementingkan keseimbangan antara tiga tujuan pembangunan berkelanjutan tadi, yaitu pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan, pemerataan, dan perlindungan lingkungan.

"Maka di PP itu yang dimanfaatkan bukan dasar laut asal tapi sedimentasinya, jadi tanah sedimen itulah yang dimanfaatkan. Sementara kalau tidak dimanfaatkan akan membuat penumpukan sedimentasi pendangkalan alur pelayaran, mengganggu sistem transportasi laut kita," jelasnya.

Kemudian, kata Prof. Rokhmin Dahuri, sedimen kalau dibiarkan bisa membuat kekeruhan perairan sehingga ekosistem terumbu karang yang membutuhkan kecerahan terganggu.

Tidak kalah penting kalau potensi ekonomi dibiarkan maka kegiatan ilegal seperti sekarang yang terjadi akan tidak terkendali.

"Kita bicara fakta mengenai reklamasi pesisir yang dilakukan hampir seluruh negara maju seperti China, Korea, Hongkong, bahkan di Boston AS, kemudian di Belanda, paling dekat Singapura itu hampir tidak ada yang namanya pasir reklamasi itu semua pasir, semua itu bercampur dengan clay atau tanah liat dan lumpur," papar Guru Besar Kehormatan Mokpo National University, Korea Selatan itu.

Bahwa, jelasnya, persyaratan untuk tekstur pasir itu atau sedimen tidak mensyaratkan 100 persen harus pasir, juga harus ada lumpurnya, tanah liatnya dst.

"Faktanya tidak problem menggunakan sedimen yang dominan dari lumpur dan tanah liat. Secara de juro berdasarkan PP No 26 Tahun 2023 menurut saya Menteri Trenggono dan jajarannya sudah sangat  hati-hati untuk memastikan bahwa lingkungan hidup itu diperhatikan," ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Prof. Rokhim Dahuri menegaskan, yang dimanfaatkan itu sedimen. Kedua, bahwa disetiap provinsi sudah ada Rencana Zonasti Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Jadi, Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa pemanfaatan sedimen pasir laut harus tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang laut. Yang itu sudah disusun berdasarkan ekologi, ekonomi, sosial dst.

"Diharapkan Menteri Kelautan dan Perikanan harus legowo saat menyusun juklak dan juknisnya. Untuk memastikan bahwa secara umum PP ini sudah mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial, tetapi dalam pelaksanaannya jangan sampai ada dusta diantara kita, jangan sampai ada penumpang gelap dst," tandasnya.

"Saya kira Menteri Kelautan dan Perikanan harus tandem dengan DPR RI khususnya Komisi IV dan juga dengan pengusaha, NGO, LSM Lingkungan harus duduk bersama untuk memastikan bahwa segala sesuatu nya itu benar-benar on the track," sambung Guru Besar Emiritus Shinhan University, Korea itu.

Lanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, ketika dulu dirinya diamanahkan terkait pasir laut untuk menambang itu harus lebih 4 mil dari garis pantai. "Tujuannya untuk memastikan tidak ada dampak abrasi," katanya.

Kemudian benefit nya harus benar-benar untuk memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir. 

Dipastikan tidak hanya carity hanya membangun masjid, gereja, jalan. Tetapi benar-benar cukup besar dana itu sehingga bisa menciptakan usaha perikanan baik berbasis perikanan tangkap maupun perikanan Budi daya secara terpadu hukum hilir itu untuk mewadahi teman-teman nelayan yang terkena dampak itu.

"Benefit nya itu bukan untuk perusahaan perorangan tapi untuk negara dan juga masyarakat di wilayah sekitar itu sehingga ada semacam mpower untuk pemberdayaan yang tadinya kurang sejahtera lebih sejahtera," pungkas ujar Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) itu.