Sabtu, 20 Juli 2024 | 03:53
NEWS

Habib Syakur: Capres Harus Tandatangani Pakta Integritas Melawan Terorisme Ekstremisme Beragama

Habib Syakur: Capres Harus Tandatangani Pakta Integritas Melawan Terorisme Ekstremisme Beragama
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid

ASKARA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menantang para bakal Calon Presiden (Capres) 2024 untuk menandatangani Pakta Integritas melawan Radikalisme, Terorisme, dan Ekstremisme beragama di Indonesia.

"Saya menantang tiga kandidat Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk menandatangani pakat integritas, hitam di atas putih, bahwa jika terpilih menjadi presiden, maka Indonesia terbebas dari Radikalisme, Terorisme, Ekstremisme Beragama," kata Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Minggu (4/6).

Habib Syakur meminta agar para capres dan parpol pendukung berani secara terbuka, dan membuat pernyataan bermaterai bahwa Indonesia akan memberangus masuknya paham-paham sesat seperti khilafah dari bumi Indonesia.

"Saya menantang, buat pernyataan tertulis diatas materai. Sebab sikap tegas melawan radikalisme ekstremisme beragama ini butuh komitmen kebangsaan yang kuat dan keberanian yang tegas," imbuh Habib Syakur.

Ulama asal Malang Raya ini menilai perlu gerakan moral yang mengakar ke bawah dalam melawan terorisme ekstremisme beragama. Tidak boleh ada sikap kendur dalam melawan intoleran serta politisasi identitas.

Jika tidak ada pernyataan sikap hitam di atas putih, Habib Syakur merasa khawatir ajaran khilafah yang menjadi basis gerakan ekstremisme dan intoleransi itu semakin mengancam Indonesia di masa depan.

"Ini adalah gerakan moral kebangsaan. Saya yakin jika para capres berani menandatangani Pakta Integritas ini, maka masyarakat akan memberikan dukungan penuh," jelasnya.

Terakhir, Habib Syakur meminta agar pelaku politisasi identitas harus diberi tindakan tegas. Bahkan para penikmat politisasi identitas dan SARA juga harus diberi hukuman setimpal.

"Politisasi identitas ini wajib diberangus. Para penikmat politisasi identitas jangan diberikan ruang di bumi Indonesia tercinta ini," tuntas Habib Syakur.

Komentar