ASKARA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia adalah sosok yang lurus, jujur, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan amanat sebagai menteri untuk bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan Habib Syakur untuk menepis tudingan sejumlah pihak, yang melaporkan ke KPK dan menuduh Bahlil meminta imbalan dalam pemberian sejumlah izin usaha di Indonesia.

"Bahaya juga ini, kok Bahlil diserang banyak orang. Padahal Bahlil adalah salah satu menteri terbaik dan ujung tombak dalam membangun negara tercinta Indonesia Raya," kata Habib Syakur kepada awak media via WA Call di Jakarta, Senin (4/3) malam.

Habib Syakur menyebut selama ini Bahlil telah menerima amanat sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM dan telah menjalankan tugasnya secara proporsional dan terukur.

"Jadi saya tegaskan, tak mungkin dia (Bahlil) menyalahgunakan amanat sebagai menteri. Karena memang semua kebijakan yang diambil pasti diatur dengan Perpres dan Kepres. Tentang penataan lahan dan sebagainya," lanjut Habib Syakur.

Habib Syakur menyebut Bahlil adalah seorang menteri yang menjadi ujung tombak kabinet Jokowi-Maruf Amin, khususnya dalam peningkatan investasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berkat kinerja Bahlil inilah, lanjut Habib Syakur, maka otomatis membawa income atau pemasukan kepada negara sehingga pada akhirnya memberikan manfaat luas kepada rakyat.

"Saya yakin Bahlil tak mungkin salah melangkah, dan tak mungkin mengedepankan egoisme, apalagi sampai dituduh meminta saham atau imbalan. Saya rasa tuduhan seperti itu kepada Bahlil sangatlah keji dan tidak tepat. Tidak boleh orang yang semabarang memfitnah dan menuduh," ungkap Habib Syakur.

"Bahlil itu menurut saya adalah menteri terbaik, dia bekerja tulus ikhlas tanpa pamrih. Maka jangan sampai Bahlil ini difitnah. Dan orang-orang yang menuduh itu tolong jangan asal ngomong, gitu loh," tandas Habib Syakur.

Habib Syakur pun meminta kepada para politisi dan pihak-pihak yang menyampaikan fitnah kepada Bahlil untuk mawas diri. Jangan gara-gara kecewa kalah pemilu, kemudian membabi-buta menyerang semua orang yang tidak bersalah.

"Kepada oknum politisi yang mengumbar propaganda untuk Bahlil, sebaiknya jangan sembarangan berbicara dan bertindak. Buktikan dengan jelas baru lapor ke KPK dan Mabes Polri. Klarifikasi dulu dengan Bahlil biar enggak jadi fitnah. Karena terkadang banyak pengusaha mencatut nama Bahlil sebagai menteri," lanjut Habib Syakur.

Ulama asal Malang Raya ini pun meminta agar para menteri tetapi fokus bekerja, jangan terpengaruh pada kelakuan oknum-oknum yang tak suka pada kemajuan negara Indonesia, oknum yang benci pada pemerintah, dan mereka-mereka itu pastinya tak bisa bertanggungjawab kepada rakyat.

"Para penyebar propaganda jahat itu menyampaikan kritik keras tapi tak mendidik. Tak menunjukkan adab dan budaya ketimuran. Sampai tega menyebar fitnah. Saya pastikan mereka adalah pihak yang tidak legowo menerima kekalahan pemilu," tuntas Habib Syakur.

Sebelumnya, anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak KPK untuk memeriksa Bahlil dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Bahlil ditengarai menyalahgunakan wewenangnya dalam mencabut dan mengaktifkan kembali IUP dan HGU lahan sawit di beberapa daerah.

"Keberadaan satgas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi juga tumpang tindih. Harusnya tugas ini menjadi domain Kementerian ESDM karena UU dan kepres terkait usaha pertambangan ada di wilayah kerja Kementerian ESDM bukan Kementerian Investasi," kata Mulyanto seperti dikutip dari siaran pers, Senin (4/3/2024).

Mulyanto menilai keberadaan satgas yang dipimpin Bahlil dapat merusak ekosistem pertambangan nasional. Bahkan pemerintah terkesan semena-mena dalam memberikan wewenang ke lembaga tertentu. Urusan tambang yang harusnya jadi wewenang Kementerian ESDM kini diambil alih oleh Kementerian Investasi.

Adapun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan akan mencermati informasi yang beredar di publik, termasuk kabar adanya permintaan fee oleh Bahlil tersebut.

"KPK akan mempelajari informasi tersebut dan melakukan klarifikasi kepada para pihak yang dilaporkan mengetahui atau terlibat dalam proses perijinan tambang nikel," ujar Alex.