ASKARA – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS mengatakan bahwa pangan memiliki peran strategis bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa.

“You are What you eat. Kualitas SDM adalah kunci kemajuan sebuah bangsa,” ujar Prof Rokhmin Dahuri saat menyampaikan ceramah bertema “Pembangunan Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045” pada HUT KE-23 Dan Pembukaan Rakernas Maporina (Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia) di Jakarta, Jumat 17 Maret 2023.

Seiring dengan pertambahan penduduk, kata Prof Rokhmin Dahuri, permintaan bahan pangan bakal terus meningkat. Namun, sayangnya suplai pangan global sangat fluktuatif dan cenderung menurun akibat: (1) alih fungsi lahan pertanian, (2) Global Climate Change (GCC), (3) kerusakan lingkungan; (4) negara-negara produsen pangan mulai membatasi ekspor pangannya karena pandemi Covid-19, GCC, dan ketegangan geopolitik global; dan (5) mafia pangan.

Kemudian, akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia vs Ukraina, dunia menghadapi krisis pangan, energi, dan resesi ekonomi. “Kekurangan pangan dapat memicu gejolak politik yang berakibat kejatuhan Rezim Pemerintahan,” kata Ketua Dewan Pakar MAPORINA itu.

Oleh karenanya, kata dia, semua elemen bangsa harus all out. Prof. Rokhmin Dahuri juga mengingatkan pidato Proklamator RI Bung Karno yang berbicara tentang kedaulatan pangan dalam pidato pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, IPB di Bogor, 27 April 1952 di Bogor. "Menurut beliau [Soekarno], urusan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa,” ungkapnya.

Bahkan, sambungnya, menurut penelitian FAO suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak mungkin bisa maju, sejahtera, dan berdaulat bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor. Sektor pertanian (pertanian, kelautan & perikanan, dan kehutanan) menyerap sekitar 36% total angkatan kerja , dan menyumbangkan sekitar 12,4% PDB (BPS, 2022). Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama dunia). “Seharusnya kita tidak tiap tahun impor gandum, beras, sagu dst,” tandasnya

Ada empat indikator kinerja kedaulatan pangan nasional. Yakni, produksi pangan, khususnya bahan pangan pokok lebih besar dari konsumsi nasional; setiap warga Negara di seluruh wilayah NKRI mampu mendapatkan bahan pangan pokok yang bergizi, sehat, dan mencukupi sepanjang tahun; serta petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha sejahtera. “Tidak kalah pentingnya, semua hal di atas itu harus berkelanjutan (sustainable),” tuturnya.

Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebut Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.

Bahkan, sambungnya, menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%).

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. “Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB),” ujar Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Hal itu, jelasnya, atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut (Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022).

Hingga 2022, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN.

Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah.  Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%.  (UNCTAD dan UNDP, 2021).

Index Ketahanan Pangan Indonesia berada di peringkat ke 69 dunia. Dari data impor 6 komoditas di atas, secara volumetrik cenderung mengalami peningkatan dari 20,6 Juta Ton (2017) menjadi 22,2 juta ton (2020).

Permasalahan Dan Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045

Prof. Rokhmin Dahuri mencatat untuk pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% yakni 9,2 persen dari total penduduk. Hingga Juli 2022, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah. “Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang,’’ sebutnya.

Namun, meski demikian menurut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut, Indonesia memiliki modal dasar pembangunan yaitu Jumlah penduduk 270 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 dimana hal tersebut merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar. Kemudian potensi Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut

“Posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2012).  Sebagai contoh Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari,” ungkapnya.

Faktor lainnya, Indonesia Rawan bencana alam dimana 70 persen gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). “Ini mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” ujarnya.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan permasalahan & tantangan pembangunan Indonesia. Pertama. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun). Kedua, Pengangguran & Kemiskinan. Ketiga, Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia. Keempat, Disparitas pembangunan antar wilayah. Kelima, Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll. Keenam, Deindustrialisasi. Ketujuh, Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah. Kedelapan, Daya saing & IPM rendah. Kesembilan, Kerusakan, lingkungan & SDA. Kesepuluh, Volatilitas global (perubahan iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan  koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS yakni pengeluaran Rp 550,000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2 dolar AS/orang/hari atau 60 dolar AS (Rp 900.000/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2020 sebesar 100 juta jiwa (37% total penduduk). “Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia,” terangnya.

Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017). “Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015),” ungkapnya.

Bahkan sekarang, sambungnya, 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016). Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan III dan IV-2022. masih di dominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB TW-3 Sebesar 56,3% DAN TW-4 sebesar 56,48%. Deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI  (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Adapun kebijakan dan program transformasi struktural ekonomi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah: Pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

Kedua, dari dominasi impor dan konsumsi ke dominasi investasi, produksi dan ekspor. Ketiga, modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Ketiga, modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Keempat, Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.

Kelima, Pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, Energi Baru Terbarukan (matahari, angin, panas bumi, biofuel, kelautan, dan hidrogen), Semikonduktor, Chips, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Ekonomi Kelautan, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

Keenam, pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di luar Jawa dan di wilayah perdesaan.

“Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 6) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0),” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan cara peningkatan produktivitas dan produksi onfarm komoditas pangan berkelanjutan. Antara lain: 1. Penyusunan Big Data yang interaktif dan dinamis berdasarkan data yang absah, akurat, dan kuantitasnya mencukupi tentang semua aspek penting terkait Sektor Pangan: luas lahan pertanian, produktivitas, produksi, konsumsi pangan, demand, neraca stok pangan, ekspor, impor, profil produsen pangan, dll.

2. Mempertahankan lahan pertanian dan perikanan yang ada, tidak dialihfungsikan untuk kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya. Melalui implementasi RTRW secara konsisten sesuai dengan UU No. 41/2009, penetapan lahan pertanian abadi, dan Reforma Agraria.

3. Dengan menggunakan tekonologi mutakhir (bibit & benih unggul, pakan berkualitas, pupuk, pengendalian hama & penyakit, manajemen kualitas air, teknologi budidaya, biotechnology, nanotechnology, digital/Industry 4.0 farming and aquaculture) dan manajamen agribisnis yang tepat, kita tingkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability seluruh unit usaha produksi pangan yang ada saat ini. 

4. Pembukaan lahan baru (ekstensifikasi) untuk usaha produksi tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, peternakan, dan perikanan di luar Jawa dan lahan-lahan terlantar di P. Jawa, dengan spesies (komoditas) yang cocok dengan kondisi agroklimat setempat.  Pendeknya, kedepan tidak ada sejengkal lahan pun dibiarkan terlantar.  Semua lahan sesuai dengan RTRW harus diusahakan untuk memproduksi komoditas pangan secara produktif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable).

5. Diversifikasi budidaya dengan spesies (varietas) pangan yang baru melalui domestikasi dan pengembangan bibit dan benih unggul dengan teknologi pemuliaan (genetic engineering) dan nanoteknologi. Hal ini sangat mungkin, karena Indonesia merupakan negara dengan biodiversitas kelautan tertinggi di dunia, dan biodiversitas terestrial tertinggi kedua di dunia.  Prioritaskan budidaya tanaman pangan lokal sumber karbohidrat non-beras: sorgum, sagu, porang, tales, ganyong, suweg,dll.

6. Supaya petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya bisa hidup lebih sejahtera, maka setiap unit bisnis pangan harus memenuhi skala ekonominya.  Yakni besaran unit usaha yang menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, minimal 375 dolar AS (Rp 5,6 juta)/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). 

Contohnya, skala ekonomi untuk usaha padi sawah itu 1,5 ha (IPB, 2018), usaha ternak ayam petelor 3.000 ekor, usaha kebun sawit 2,5 ha (Kementan, 2010), dan usaha budidaya udang Vaname 360 m2 kolam bundar (Dahuri et al., 2019).  Menerpakan Integrated Supply Chain Management System.  Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai pasok.  Dan, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable).

7. Revitalisasi seluruh infrastruktur pertanian (bendungan dan saluran irigasi, dan pelabuhan perikanan)  dan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, telkom dan internet, dan pelabuhan umum) yang ada, dan kita bangun yang baru sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah.

8. Konservasi ekosistem hutan dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) terpadu untuk menjaga stabiliast dan kontinuitas aliran (debit) sungai sebagai sumber air irigasi pertanian, mencegah banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

9. Pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh sektor pertanian itu sendiri maupun sektor-sektor pembangunan lainnya (industri manufaktur, pertambangan dan energi, pemukiman, dll).

10. Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan bencana alam lain.

Smart Farming di Tiongkok

Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu menuturkan, bahwa di Shanghai, China, lahan sawah tidak lagi digarap secara langsung oleh petani melainkan dengan kecerdasan buatan yang bekerja otomatis menanam padi di lahan sawah.

Mesin pertanian nir-awak dapat mengefisienkan penggunaan benih padi hingga 2 kg dan meningkatkan hasil panen hingga mencapai 10 kg pada lahan seluas 667 m², dibanding dengan pertanian tradisional.

BONIROB merupakan teknologi pertanian untuk mengenali dan membasmi hama/gulma tanpa bahan kimia yang digerakan menggunakan panel surya.

Sebuah DRONE yang berfungsi untuk mengangkut pestisida, herbisida, dan pupuk secara efisien. Selain itu, DRONE ini mampu mengangkat beban sampai 10kg dan mencakup area 4000-6000 m2 dalam waktu 10 menit.

ASHURA merupakan inovasi teknologi pertanian dari IPB University yang membantu meningkatkan kapasitas dan produktivitas panen.

Robot Rippa adalah robot otonom lain yang bisa membuat hidup lebih mudah bagi petani. Rippa digunakan untuk meningkatkan keseragaman tanaman dan volume tanaman pada saat panen dengan dosis yang benar.

Sorbem adalah sistem penerangan yang menggunakan tenaga listrik dari tanah dan menyala dan mati secara otomatis (sensor cahaya). Sorbem merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan mudah digunakan. Selain itu, sorbem merupakan energi berkelanjutan.

Lanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, diverifikasi pertanian berkelanjutan bisa jadi solusi krisis pangan. Pertama, Kerawanan pangan dan gizi dapat diatasi dengan diversifikasi sumber pangan, memperbaiki pasokan dan produksi bahan pangan yang lebih bergizi.

Kedua, Perlu peningkatan integrasi rantai pasok dari pertanian menjadi pangan yg lebih bernilai dan ramah lingkungan. Ketiga, Perlu peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan agar pangan tetap tersedia di tengah SD pertanian (pupuk dan energi) yang mengalami keterbatasan.

Yang perlu diperhatikan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, peningkatan volume produksi sarana produksi pertanian dan perikanan yang top quality, harga bersaing, dan mencukupi kebutuhan usaha onfarm secara berkelanjutan. Antara lain:

1. Tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, umbi-umbian, dll): bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll.

2. Hortikultura: bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll.

3. Perkebunan: bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll.

4. Peternakan: bibit dan benih unggul, pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, growth stimulant, obat-obatan, alsintan, dll.

5. Perikanan budidaya: bibit dan benih unggul, pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, growth stimulant, obat-obatan, alsintan, dll.

6. Perikanan Tangkap: kapal ikan, alat penangkapan (fishing gears), mesin kapal dan suku cadangnya, energi (diesel, bensin, solar panel, dan lainnya), alat bantu penangkapan ikan (GPS, fish finder), dan perbekalan melaut.

Selanjutnya, pengelolaan konsumsi dan permintaan pangan, sehingga produksi > demand nasional, yakni:

1. Mengingat konsumsi beras per kapita Indonesia tertinggi di dunia (sekitar 110 kg), rata-rata konsumsi beras per kapita dunia hanya 50 kg (FAO, 2020), konsumsi beras yang sehat < 60 kg per kapita (Puslitbang Gizi, 1999). Maka, harus ada kebijakan dan program prioritas nasional untuk mengurangi konsumsi beras hingga 60 kg per kapita, dan secara simultan diversifikasi konsumsi pangan non-beras: sagu, sorgum, umbi-umbian, tales, porang, dll.

2. Karena, Indonesia merupakan importir gandum terbesar keduaa di dunia (rata-rata 12,5 juta ton/tahun) yang menghamburkan devisa cukup besar (US$ 4 milyar/tahun), padahal sagu dan komoditas pangan lokal lainnya sudah bisa dibuat mie. Kurangi dan kemudian stop impor gandum, dan secara simultan perkuat dan kembangkan industri pengolahan bahan baku non-gandum (sagu, ubi kayu, porang, dll) menjadi mie.

3. Setiap tahun Indonesia mengimpor sapi sekitar 800.000 ekor/tahun dan puluhan ribu ton daging sapi/tahun  perkuat dan kembangkan usaha peternakan sapi, dan tingkatkan konsumsi ikan per kapita nasional, karena Indonesia memiliki potensi produksi ikan terbesar di dunia (115 juta ton/tahun) dan baru dimanfaatkan sekitar 20% nya.  Sejak 2009 – sekarang Indonesia produsen perikanan terbesar di dunia (25 juta ton/tahun), setelah China (100 juta ton/tahun).

4. Indonesia merupakan bangsa dengan food wastage terbesar kedua (20%) di dunia, setelah Arab Saudi (FAO, 2022)  Harus ada kebijakan dan program prioritas untuk kurangi food wastage (food loss dan food waste) secara signifikan.

Menurutnya, Indonesia perlu melakukan revitalisasi dan pengembangan industri pengolahan pangan. Hal itu penting untuk mencapai kedaulatan pangan. “Penguatan dan pengembangan industri pengolahan dan pengemasan semua komoditas pangan semaksimal mungkin, kecuali beberapa komoditas pangan tertentu,” ujar Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan ini.

Supaya produk olahan pangan Indonesia kompetitif di tingkat global , menurutnya, lakukan bench marking dengan negara-negara produsen pangan olahan terbaik di dunia (Jepang, Korsel, Thailand, Singapura, Australia, Canada, AS, Uni Eropa, dan Turki).

Hilirisasi Industri Agro

Prof. Rokhmin Dahuri mendorong industri hilir berbasis produk pertanian selain untuk memperoleh nilai tambah, juga dimaksudkan untuk: menciptakan multiplier effects, menciptakan lapangan kerja, dan menampung migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian onfarm ke sektor industri pengolahan pertanian. “Negara dengan bonus demografi berupa pertumbuhan kelas berpendapatan menengah, juga akan sangat diuntungkan dengan adanya industri hilir yang kuat,” katanya.

Maka, diperlukan penguatan dan pengembangan pemasaran di dalam negeri maupun ekspor. Yaitu: 1. Dengan meningkatkan kinerja sub-sistem sarana produksi, produksi (on-farm), dan industri pengolahan diyakini setiap komoditas dan produk olahan pangan Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi: kualitas unggul (top quality), harga relatif murah, dan volume produksi (supply) mampu memenuhi kebutuhan serta selera (preference) konsumen (pasar) dalam negeri maupun ekspor.

2. Dengan berbagai cara (promosi, insentif, dll), kita berupaya semaksimal mungkin agar semua komoditas dan produk olahan pangan nasional mampu menguasai pasar domestik.

3. Dengan berbagai cara (promosi, diplomasi, insentif, dll), kita lakukan penguatan dan pendalaman pasar ekspor di negara-negara pelanggan lama (existing importers), dan pengembangan pasar ekspor ke negara-negara baru (emerging importers).

Selanjutnya, kata anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman tersebut. penguatan dan pengembangan sistem logistik pangan nasional melalui: 1. Pembangunan atau penyempurnaan Sistem Logistik Pangan Nasional, sehingga aliran (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi dari sentra produksi ke sentra pasar (domestik dan pelabuhan ekspor) akan lebih cepat, lancar, mudah, murah, efisien, dan aman.

2. Revitalisasi dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas penyimpanan bahan pangan (gudang, cold storage, pabrik es, dll) sesuai kebutuhan di setiap wilayah NKRI.

3. Revitalisasi dan pengembangan sarana transportasi (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi yang dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI.

4. Revitalisasi dan pengembangan konektivitas digital sebagai bagian integral dari SISLOGPANGNAS.

Kemudian, kebijakan politik ekonomi yang kondusif, antara lain: 1. Kebijakan ekspor – impor pangan harus mengutamakan “national interest” (Kedaulatan Pangan Nasional)  lihat Gambar di bawah ini.

2. Kurangi dan stop subsidi input usaha onfarm, khususnya tanaman pangan pokok, dan ganti “double subsidy” untuk output pertanian.

3. Perlu skim kredit perbankan khusus untuk sektor pangan, terutama yang belum kompetitif, dengan suku bunga relatif rendah dan persyaratan relatif lunak (bench marking dengan negara-negara pertanian utama lainnya). 4. Iklim investasi dan ease doing business yang kondusif.

Editor: Husnie