ASKARA - Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama mengkritik wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line bagi orang yang dianggap kaya. Menurutnya, kebijakan ini justru mendiskriminasi antara orang kaya dan masyarakat tak mampu atau miskin.

"Saya menganggap ada diskriminasi, justru (perbedaan tarif, red) akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dan malah berpotensi menyebabkan kemacetan," ujar Suryadi dalam keterangannya, Jumat (30/12).

Legislator PKS itu menuturkan, KRL merupakan moda angkutan publik yang dibangun dengan pajak rakyat. Manfaatnya mengurangi kemacetan lantaran masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti KRL.

Maka dari itu Suryadi menegaskan, transportasi umum untuk semua kalangan. Tak ada pemisahan untuk pemakainya dengan menyeleksi antara 'si kaya' dengan 'si miskin'.

"Oleh sebab itu, kami menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut," jelasnya.

Suryadi menjelaskan, pihaknya dari awal telah menolak rencana kenaikan tarif karena secara teknis KRL Commuter Line dinilai masih mengalami overload di jam-jam sibuk.

Sedangkan dari sisi keuangan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun sudah menggelontorkan Rp3,2 triliun lebih untuk mensubsidi pengguna kereta api pada tahun 2022.

"Dan tahun 2023, kita minta subsidi untuk transportasi massal seperti KRL sebaiknya diperbesar agar semakin banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi massal," ujar Suryadi.

Sebelumnya, Kemenhub memastikan KRL Commuter Line tidak akan mengalami kenaikan tarif hingga tahun 2023. Namun, akan ada pemberlakuan subsidi tepat guna pada pertengahan tahun depan.

"Insya Allah sampai tahun 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Jadi yang sudah berdasi bukan apa-apa ya, (Berdasi kemampuan finansialnya tinggi) mesti bayar lain (tidak ada subsidi). Jadi sampai 2023 kita rencanakan tidak naik," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub 'Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenhub 2023' di Jakarta, Selasa, 27 Desember.

Kemenhub diketahui akan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang 'si kaya' dan 'si miskin'. Dengan terbitnya kartu ini penumpang mampu atau yang dianggap kaya, tidak ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp10.000. Sementara tarif normal KRL berkisar Rp3.000.