ASKARA - Dalam rangka penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 di Bali, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin menandatangani Joint Statement on the Green Transition Initiative di Nusa Dua, Bali pada Senin (14/11).

Joint statement tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU Pembangunan Infrastruktur Hijau yang telah ditandatangani pada 15 Maret 2022 silam di Labuan Bajo.

"Kita sadari bahwa perubahan iklim tidak mungkin bisa kita hadapi sendirian. Sehingga kami sangat berterima kasih atas kerja sama Korea Selatan untuk pengembangan infrastruktur hijau," kata Menteri Basuki.

Kerja sama bidang infrastruktur hijau ini mencakup manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi, kota eco-smart, serta identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Kami juga mengapresiasi rencana Korea Selatan untuk ikut partisipasi membangun sistem penyediaan air bersih di IKN Nusantara. Rencana awal konstruksi akan dimulai pada tahun 2024, namun kami berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis rincinya, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada tahun 2023," ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga mengungkapkan harapan agar Pemerintah Republik Korea  dapat ikut aktif mendukung persiapan hingga pelaksaan World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan pada 18-24 Mei 2024 di Bali. Sebelumnya pada 10 November 2022 telah dilakukan penandatanganan Framework Agreement 10th World Water Forum antara Pemerintah Indonesia dengan World Water Council (WWC).

"Kami akan bekerja dengan cermat karena waktu persiapan kurang dari 2 tahun. Kami berharap Republik Korea dapat ikut berpartisipasi aktif untuk membantu kami dalam persiapan 20th World Water Forum ini," harap Menteri Basuki.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Staf Ahli Menteri PUPR Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Kementerian PUPR Edy Juharsyah.