ASKARA - Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menggelar diskusi ilmiah berjudul “Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan” yang digelar di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11/2022), dengan menghadirkan Doktor Ilmu Pertahanan, Dr. Hasto Kristiyanto.

Saat membuka acara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno tidak bisa dipungkiri menjadi sosok yang berperan penting melahirkan Pancasila bagi Indonesia.

Dan hingga saat ini, kata Mahfud, Soekarno dan pendiri bangsa lain ibarat mata air yang selalu mengalirkan ide-ide baru dan bisa menerapkan kompromi dalam kehidupan berpolitik.

“Jadi, daya panggil diskusi ini jadi menarik yaitu Bung Karno. Bung Karno itu, tentu itu dengan temannya seangkatan yang ikut mendirikan Indonesia, ibarat mata air yang selalu mengalirkan ide-ide baru dari ide utama, meskipun beliau sudah berangkat mendahului kita, tetapi selalu saja itu menjadi rujukan setiap kita menghadapi masalah,” kata Mahfud.

“Masalah apa pun kita ribut itu, sudah jangan begitu, itu bertentangan dengan Pancasila. Orang otomatis begitu,” tambahnya.

Mahfud dalam pidatonya juga menyebut Bung Karno sosok yang mencetuskan hukum progresif dan orang yang pertama membicarakan tentang geopolitik.

“Makanya diskusi ini dilakukan untuk membahasnya. Kita sedang berada dalam geopolitik yang rumit. Kondisi geopolitik ini pasti melahirkan strategis,” kata Mahfud.

Sementara itu, Hasto dalam acara mengatakan Bung Karno sebenarnya sosok yang menaruh perhatian terhadap urusan geopolitik sejak muda. 

Soekarno muda sudah menggambarkan negara Indonesia yang ketika itu belum merdeka, terdiri dari pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

“Geopolitik bagi Soekarno muncul dari suatu kesadaran yang muncul sejak beliau muda, sejak tahun 1930 yang mengambarkan Indonesia, dan kemudian mengatakan dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar satu rangkaian, dari Sabang sampai Merauke adalah satu nasional cita-cita, satu sosial menatap masa depan Pasifik,” ujar Hasto.

Hasto membahas panjang soal teori geopolitik Soekarno. Salah satinya Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyinggung upaya Indonesia menjadi negara kepulauan makin diakui setelah Deklarasi Djuanda. 

Seluruh laut yang menyatukan pulau di Indonesia akhirnya diakui dunia sebagai bagian dari wilayah Tanah Air.
Ke depan, dia berharap urusan kebijakan politik soal pertahanan negara bisa mengacu dengan kemaritiman.

“Kita mendapatkan legitimasi kepemimpinan, muncul deklarasi Djuanda. Dengan deklarasi Djuanda itu laut menyatukan kita. 

Jadi kita merancang seluruh kebijakan negara termasuk pertahanan harus didasari maritim bukan negara kontinental,” kata Hasto.