ASKARA – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS mengatakan, bahwa betapa Trisakti Bung Karno sangat relevan untuk mengatasi permasalahan bangsa kekinian yaitu kesenjangan kaya dan miskin yang lebar.  

“Yaitu pembangunan disparitas antara wilayah Jawa dan luar Jawa yang makin melebar, itu seharus konsep Trisakti Bung Karno bisa menjadi jurus ampuh untuk mengatasi semua problem tersebut. Sebagaimana pesannya bahwa Kemerdekaan yang sempurna adalah Berdaulat secara Politik Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan.” ujar Prof. Rokhmin Dahuri saat memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura Ambon, Selasa (30/8).

Menurut Soekarno, Prof. Rokhmin Dahuri dalam paparannya bertema “Membumikan Tri Sakti Bung Karno Dalam Pembangunan Ekonomi Maritim  Menuju Provinsi Maluku Lumbung Ikan Nasional 2030 Dan Indonesia Emas 2045”, revolusi Indonesia merupakan proses yang berkesinambungan dari awal fase (perjuangan kemerdekaan secara fisik) hingga fase terakhir (realisasi dari cita-cita bangsa). Perjuangan Revolusi kemerdekaan Indonesia menghadapi tantangan selanjutnya setelah melewati fase awalnya yaitu Kemerdekaan dari Kolonialisme adalah Neo-Kolonialisme.

Ada dua faktor yang membuat nekolim lebih berbahaya dari pada imperialisme-kolonialisme lama. 1. Karena cara dan praktiknya belum diketahui oleh orang orang, 2. Karena kolonialisme yang sebenarnya seringkali tidak terlihat jelas. “Karena nekolim adalah kolonialisme, yang orang katakan kolonisasi dengan proxy, kolonisasi dengan remote control, kolonisasi ‘jarak jauh,” kata Prof. Rokhmin Dahuri didampingi Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof. Dr. M. J. Saptenno, SH, M HUM.

Kondisi ini, terangnya, mengilhami Soekarno untuk merumuskan jalan dan gagasan revolusioner yang dapat menjawab dinamika tersebut. Rumusan pemikiran Soekarno dituangkan dalam kompilasi Panca Azimat Revolusi atau lima pilar kemerdekaan Indonesia (Silverman, 1967). Dan, Trisakti sebagai sebuah konsep, secara ideologis memberikan gambaran ideal tentang bagaimana sikap dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi bahaya nekolim.

Hal ini, kata Prof, Rokhmin Dahuri, sesuai dengan Nawa Cita Dan PMD Presiden Jokowi yang disampaikan pada 20 Oktober 2014. Antara lain, 1. Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 2. Membangun Indonesia dari Pinggiran; 3. Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia;

4. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 5. Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Terpercaya; 6. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik; 8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa; dan 9. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri bersyukur kepada Allah SWT, bahwa sejak merdeka 1945, bangsa Indonesia mengalami perbaikan di hampir semua bidang kehidupan. Contoh yang paling riil di tingkat kemiskinan. Tahun 1970, menurut BPS orang Indonesia yang miskin masih 60 persen dari total penduduk yang ada. Pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10%. “Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2021 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,2 % atau sekitar 27,6 juta orang,” ujarnya.

Yang kedua, lanjutnya, dari ukuran ekonomi di seluruh dunia sekitar 204 negara yang masuk anggota PBB hanya 194 negara. Dari 200an Negara di dunia itu Indonesia besaran ekonominya menduduki ranking ke 16 dengan produk domestik bruto atau ukuran ekonomi Negara sekitar US$ 1,1 Triliun. Pada Juli 2021, Indonesia turun kelas kembali menjadi negara menengah bawah.

“Tapi kalau US$ 1,1 Triliun itu dibagi 276 juta penduduk Indonesia maka pendapatan per orang baru mencapai US$ 3870. Itu kalau dimasukkan kedalam table klasifikasi Negara miskin dan kaya, mencapai Negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country). Padahal cita-cita kemerdekaan kita high income atau Negara makmur,” jelasnya.

Jadi, kata Prof. Rokhmin Dahuri, suatu Negara dikatakan makmur kalau pendapatan per kapita penduduknya lebih besar dari  US$ 12.695 per orang/tahun. “Kita baru US$ 3870. Jadi masih jauh panggang dari api,” tandasnya.

Indonesia, kata Prof Rokhmin Dahur, memiliki potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar dan lengkap untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat. Namun, karena belum ada Peta Jalan Pembangunan Bangsa (Nasional) yang komprehensif dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan, kualitas SDM relatif rendah, dan defisit kepemimpinan (nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan desa) sudah 77 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai ‘lower-middle income country’, belum sebagai negara yang maju, adil-makmur.

“Secara ekonomi, Indonesia Emas 2045 akan terwujud, bila kita mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata > 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable),” katanya.

Sedangkan dari 200an Negara di dunia, sambungnya, yang sudah mencapai sebagai Negara adil dan makmur baru 50 negara atau sekitar 28 persen. Itu sejak Adam Smitt mengungkapkan teori kapitalisme tahun 1880an. Tapi, sampai sekarang 200 tahun lebih kapitalisme itu belum berhasil mengangkat semua Negara dunia adil dan makmur.

“Kita sebagai warga Negara Indonesia jangan pernah malas, tidak produktif. Karena dari 200 Negara itu baru 50 negara selama 200 tahun ekonomi modern berkembang. Boleh jadi, kalau kita tidak bekerja keras dan ikhlas, cita-cita Presiden Jokowi waktu beliah tanggal 16 Agustus 2019 pidato dihadapan anggota DPR, bahwa beliau menargetkan Indonesia menjadi maju dan makmur ketika umurnya 100 tahun pada 2045, itu yang beliau katakan Indonesia Emas,” tuturnya.

Apa masalah dan tantangan supaya Indonesia yang kaya raya sumber daya alam ini bisa maju dan makmur? Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan strategi tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan, antara lain: Pertama, Meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat KP lainnya.

Kedua, Menghasilkan produk dan jasa KP yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. Ketiga, Meningkatkan kontribusi Ekonomi KP bagi perekonomian bangsa (seperti PDB, Nilai Ekspor, dan PAD) secara signifikan.

Keempat, Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kelima, Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, produk perikanan, dan functional food dari laut.

Keenam, Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA KP. Dan Ketujuh, Meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.

Data dari BPS bahwa tahun 2014-2019 hanya tumbuh 5 persen rata-rata per tahun, kemudian 2020 karena Covid-19 minus 2,07 persen. Lalu setelah Covid mulai hilang pada 2021 tumbuh menjadi 3,9 persen. “Ibu Sri Mulyani (Menkeu) menargetkan tahun ini bisa tumbuh 5,4 persen, mudah-mudahan bisa,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia 2001-2004 itu.

Menurut BPS, saat ini penduduk Indonesia yang miskin hanya sekitar 10 persen atau 28 juta orang. Itu garis kemiskinan sekitar 470 ribu per orang/bulan. Definisinya sejumlah uang yang cukup bagi orang Indonesia memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan).

“Yang realistis garis kemiskinan yang didefinisikan oleh Bank Dunia yaitu US$ 2 per hari atau US$ 60/bulan atau Rp900 ribu. Saudara-saudara kita yang miskin itu sekitar 100 juta orang atau 36 persen,” ungkapnya.

Masalah berikutnya, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, Indonesia pun dihadapkan pada sejumlah tantangan dan permasalahan pembangunan. Mulai dari masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan kelompok penduduk kaya vs miskin, disparitas pembangunan antar wilayah, deindustrialisasi, kerusakan SDA (Sumber Daya Alam) dan lingkungan, sampai stunting, gizi buruk, dan rendahnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Dalam hal ketimpangan ekonomi (penduduk kaya vs miskin), kata Prof, Rokhmin Dahuri, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%.

Sementara itu, Pulau Jawa luasnya hanya 5 persen dari luas lahan Indonesia tapi menyumbang ekonomi Indonesia hampir 60 persen. Yang bermukim di Pulau Jawa sekitar 160 jutaan, sementara Provinsi Maluku yang luasnya beberapa kali lipat Pulau Jawa penduduknya 2,8 juta. Karena, menurutnya, gula-gula pembangunan infrastruktur belum hadir di Ambon.

“Hal ini yang menginspirasi Presiden Jokowi tahun 2014 mencanangkan program prioritasnya yang namanya poros maritim dunia dan tol laut. Maksudnya, supaya ketidak adilan geografik diselesaikan. Harusnya tol laut dalam 7 tahun ini sudah lebih baik. Cuma karena dalam 5 tahun kemaren ada policy bukan ada gas tapi semua nya rem, bakar, moratorium, tidak boleh ini itu. Jadi ekonomi kelautan bukan tumbuh, banyak gulung tikar,” jelasnya.

Padahal, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, dalam membangun harus ada balance, antara gas, rem dan kemudi. Ini yang ingin kita balik, mulai tahun harus seimbang ada balance antara ekonomi, sosial dan berkelanjutan tapi sejahtera.

"Kalau ada pejabat yang kerjaannya menenggelamkan kapal, bakar, moratorium, tidak boleh ini itu membuat saya sangat geram karena syarat supaya kita menjadi makmur itu pertumbuhan ekonominya harus di ats 7%. Jadi kalau ditenggelamkan, moratorium, tidak ada pabrik ikan tidak ada pertumbuhan," ujar Dewan Pakar Asosiasi Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu.

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI  (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. Sektor manufacturing sumbangannya terhadap ekonomi Indonesia sudah 29 persen. Tapi saat ini turun menjadi 19 persen, padahal pendapatan orangnya belum mencapai US$ 12.697.

 “Jadi orangnya belum kaya, tapi sektor manufacturingnya mati suri. Ini bahayanya, karena kalau sektor primer dibebankan untuk menyerap tenaga kerja, seperti pertanian, perikanan, pertambangan yang hancur ekosistemnya karena orang banyak mengeksploitasi,” tandasnya.

Tapi, katanya, kalau ada industri sekunder manufacturing diambil dari alam sesuai dengan batas-batas kelestarian, lalu dari alam itu diproses bisa menyerap tenaga kerja. Maka, menurutnya, itulah jalan kemajuan sebuah bangsa. Tidak kalah serius mengalami problema gizi buruk dan stunting. Presiden Jokowi sudah bertekad pada 2014, stunting hanya 14 persen dan sekarang masih 30 persen. “Dari resultante dari semua itu tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baru mencapai 0,7 atau 70. Padahal syarat untuk menjadi Negara maju IPM minimal harus 0,8 atau 80,” kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Lalu bagaimana dengan Provinsi Maluku? Hingga September 2021, tingkat kemiskinan Prov. Maluku sebesar 16,30% (tertinggi ke-4 dari 34 Provinsi di Indonesia). Kemudian, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Prov. Maluku sebesar 6,93% (Tertinggi ke-6 dari 34 Provinsi di Indonesia). Selain itu, Gini rasio Prov. Maluku sebesar 0,32 (Urutan ke-26 dari 34 Provinsi di Indonesia). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prov. Maluku sebesar 69,71 (urutan ke-26 dari 34 Provinsi di Indonesia).

Sedangkan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Prov. Maluku berada diurutan terendah ke-2, sementara PDRB per kapita terendah ke-3 dari 34 Provinsi di Indonesia. Menurut Kemenkeu, suatu wilayah sudah mulai sejahtera bila PDRB perkapita minimal Rp 56 juta.

Ternyata sektor kelautan dan perikanan kontribusinya terhadap perekonomian di Maluku sangat besar sekali sekitar 34 persen. Sayangnya, bukan dinikmati penduduk Maluku tapi dibawa ke Jawa. Banyak kapal-kapal besar dari Jawa beroperasi di Maluku, sisanya seharusnya di daratan dan diolah di Ambon, Aru, Tual.

“Yang lebih indah lagi, kalau kapal-kapal modern itu bukan orang luar Maluku yang memiliki tapi orang Maluku. Jadi, nilai tambahnya itu dinikmati oleh rakyat Maluku,” kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan, permasalahan pembangunan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku. Yakni, sebagian besar usaha penangkapan ikan bersifat tradisional: (1) tidak memenuhi economy of scale, (2) tidak menggunakan teknologi mutahkir, (3) tidak menerapkan Integrated Supply Chain Management System (manajemen terpadu hulu – hilir), dan (4) tidak mengikuti prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Kebanyakan nelayan belum sejahtera (Miskin); dan kontribusi Subsektor Perikanan Tangkap bagi perekonomian Maluku (PDRB, PAD, nilai ekspor, dan lapangan kerja) masih rendah. Sedangkan Nelayan modern dengan Kapal Ikan > 50 GT dan alat tangkap modern umumnya dari luar Maluku. Namun, tingkat (laju) penangkapan ikan di wilayah laut Maluku umumnya masih rendah.

“Mayoritas nelayan belum menerapkan Best Handling Practices. Saat ikan didaratkan di Pelabuhan Perikanan (Tempat Pendaratan Ikan) kualitasnya rendah. Sayangnya, harga jual ikan rendah yang menyebabkan kemiskinan nelayan,” sebut Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Selain itu, ia menambahkan, sebagian besar Pelabuhan Perikanan belum berkelas dunia: sanitasi dan higienis rendah, tidak dilengkapi dengan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (hanya sebagai tambat – labuh Kapal Ikan).  Hanya sebagai tambat-labuh Kapal Ikan.

Posisi Nelayan dalam Sistem Rantai Pasok dan Nilai sangat tidak diuntungkan (marginal), sedangkan keuntungan usaha rendah. Bahkan, pada saat nelayan tidak bisa melaut (sekitar 3 bulan dalam setahun), karena musim paceklik ikan atau cuaca buruk Nelayan tidak punya matapencaharian alternatif (nganggur).

“Mirisnya, Nelayan pinjam uang dari Rentenir dengan bunga yang sangat tinggi (5 – 10 % per bulan). Saat musim panen (banyak ikan), kelebihan pendapatan untuk bayar rentenir (bukan untuk menabung),” kata Pro. Rokhmin Dahuri.

Disisi lain, sambungnya, sistem bagi hasil antara pemilik Kapal Ikan dan nelayan ABK belum adil (win-win). Pemilik Kapal Ikan umumnya makmur, sedangkan nelayan ABK miskin. IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) fishing. Penggunaan teknologi penangkapan yang merusak lingkungan.

Kebanyakan usaha budidaya ikan dikerjakan secara tradisional. Tingkat pemanfaatan sangat rendah (< 5% potensi).Penggunaan benih (benur) yang tidak unggul (SPF, SPR, dan fast growing), karena katersediaannya terbatas atau harganya mahal > Produktivitas rendah atau gagal panen. Harga pakan terus naik, sementara harga jual ikan hasil budidaya naiknya lambat atau stagnan.  Padahal, sekitar 60% total biaya produksi budidaya untuk pakan.

Kebanyakan pembudidaya ikan belum menerapkan Best Aquaculture Practices: (1) penggunaan benih unggul, (2) pakan berkualitas dan manajemen pemberian pakan, (3) pengendalian hama & penyakit, (4) manajemen kualitas air, (5) pond engineering (lay out, desain, dan material media), dan (6) biosecurity.

Lumbung Ikan Nasional

Menariknya, kata Prof. Rokhmin Dahuri, Provinsi Maluku merupakan lumbung ikan nasional. Menurutnya, ada beberapa alas an. Pertama, lebih dari 92 persen wilayah Provinsi Maluku berupa laut, dengan potensi produksi perikanan terbesar di antara 34 Provinsi NKRI. Dimana sampai sekarang tingkat pemanfaatan ekonomi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya Provinsi Maluku masih sangat rendah. Itu saja, kontribusi sektor KP terhadap PDRB Prov. Maluku mencapai 12,8%, tertinggi di Indonesia.

“Sementara itu, permintaan (demand) di dalam negeri maupun ekspor untuk komoditas dan produk olahan ikan serta biota laut lainnya, termasuk produk industri bioteknologi kelautan terus meningkat, seiring dengan pertambahan penduduk dunia dan kesadaran publik akan gizi ikan yang lebih sehat dan mencerdaskan,” katanya.

Kedua, sampai sekarang tingkat pemanfaatan ekonomi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya Provinsi Maluku masih sangat rendah. “Itu saja, kontribusi sektor KP terhadap PDRB Provinsi  Maluku mencapai 12,8 persen, tertinggi di Indonesia,” ungkapnya.

Ketiga, sementara itu, permintaan (demand) di dalam negeri maupun ekspor untuk komoditas dan produk olahan ikan serta biota laut lainnya, termasuk produk industri bioteknologi kelautan terus meningkat. “Hal itu  seiring dengan pertambahan penduduk dunia dan kesadaran publik akan gizi ikan yang lebih sehat dan mencerdaskan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, bila pembangunan Ekonomi Kelautan (perikanan tangkap di laut, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan industri bioteknologi kelautan) dikembangkan dengan menggunakan inovasi teknologi dan manajemen professional. “Maka, Sektor KP tidak hanya akan mampu memajukan dan memakmurkan masyarakat Provinsi Maluku, tetapi juga akan berkontribusi signifikan bagi terwujudnya Indonesia Emas, paling lambat 2045,” ujarnya.

Lebih dari 92% wilayah Provinsi Maluku berupa laut, dengan potensi produksi perikanan terbesar diantara 34 Provinsi NKRI.

Sampai sekarang tingkat pemanfaatan ekonomi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya Provinsi Maluku masih sangat rendah. Itu saja, kontribusi sektor KP terhadap PDRB Prov. Maluku mencapai 12,8%, tertinggi di Indonesia.

Sementara itu, permintaan (demand) di dalam negeri maupun ekspor untuk komoditas dan produk olahan ikan serta biota laut lainnya, termasuk produk industri bioteknologi kelautan terus meningkat, seiring dengan pertambahan penduduk dunia dan kesadaran publik akan gizi ikan yang lebih sehat dan mencerdaskan.

Oleh sebab itu, bila pembangunan Ekonomi Kelautan (perikanan tangkap di laut, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan industri bioteknologi kelautan) dikembangkan dengan menggunakan inovasi teknologi dan manajemen professional. Sektor KP tidak hanya akan mampu memajukan dan memakmurkan masyarakat Provinsi Maluku, tetapi juga akan berkontribusi signifikan bagi terwujudnya Indonesia Emas, paling lambat 2045.

Mengingat infrastruktur yang sangat minim, konektivitas antar wilayah yang rendah, dan remoteness Prov. Maluku. Supaya sektor KP mampu menjadi prime mover (penghela) pembangunan Prov. Maluku dan Indonesia. Pola pembangunannya harus berdasarkan pada ‘Sustainable Inclusive Big-push and Integrated Development Model’ (LIN = Lumbung Ikan Nasional).

Sebagaimana diketahui, Lumbung Ikan Nasional adalah Prov. Maluku sebagai produsen komoditas dan produk olahan ikan serta produk bioteknologi kelautan terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor serta kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Prof. Rokhmin Dahuri mengusulkan beberapa hal terkait pembangunan perikanan tangkap yang menyejahterakan nelayan dan berkelanjutan. Yakni, pengembangan 1.000 unit armada kapal ikan modern ukuran 100 - 500 GT (ocean-going fisheries) dengan alat tangkap seperti dalam Tabel dibawah milik masyarakat Maluku, untuk memanfaatkan ikan di laut > 12 mil (Laut Arafura, Banda), ZEEI S. Pasifik, dan laut lepas (international seas).

Lalu, peningkatan efisiensi dan produktivitas armada perikanan tangkap tradisional melalui: (1) modernisasi fishing technology (fishing boats and fishingh gears), (2) set net, (3) kemitraan armada semut, dll. “Program-1 dan 2 harus dirancang supaya pendapatan bersih nelayan minimal US$ 300 (Rp 4,2 juta)/orang/bulan dan taat pada Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO, 1995),” tuturnya.

Selanjutnya, revitalisasi pelabuhan perikanan exisisting. Pembangunan pelabuhan perikanan baru, yang strategis dan berskala internasional sesuai kebutuhan. Lumbung Ikan Nasional. Tempat Pendaratan dan Penampungan yang memadai dan berskala ekspor.

Pemerintah memfasilitasi sistem kelembagaan bisnis (kerjasama antara Government, Pengusaha/industri, nelayan serta stakeholder lainnya) yang dapat menjamin ketersediaan sarana produksi dan pasar bagi ikan hasil tangkapan nelayan dengan harga sesuai nilai keekonomian. “Pemerintah menyediakan matapencaharian substitusi ketika nelayan tidak melaut, karena cuaca buruk atau paceklik ikan,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, revitalisasi semua unit usaha (bisnis) budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (coastal aquaculture), dan budidaya perairan darat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan (sustainability) nya.

Ekstensifikasi usaha di lahan perairan baru dengan komoditas unggulan, baik di ekosistem perairan laut (kakap putih, kerapu, lobster, dan rumput laut Euchema spp); payau (udang Vaname, Bandeng, Nila Salin, Kepiting, dan rumput laut Gracillaria spp); maupun darat (nila, patin, lele, mas, gurame, dan udang galah). Tahun 2022 – 2024 Pengembangan 10.000 ha tambak udang Vaname intensif di Prov. Maluku. 

Diversifikasi usaha budidaya dengan spesies baru di perairan laut, payau, dan darat. Pengembangan usaha akuakultur untuk menghasilkan komoditas (raw materials) untuk industri farmasi, kosmetik, functional foods & beverages, pupuk, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya.

Revitalisasi dan pembangunan baru hatchery untuk berbagai komoditas unggulan, sesuai kebutuhan. Pengembangan pabrik pakan mandiri, dengan sumber protein non-fishmeal (tepung ikan) yang berkualitas, harga relatif murah, dan supply kontinu. Penguatan dan pengembangan Sistem Logistik. Pengamanan RTRW. Pengendalian pencemaran. Dan Mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim Global dan bencana alam.

Semua unit usaha pada program-1 (Revitalisasi), program-2 (Ekstensifikasi), dan program-3 (Diversifikasi) harus sesuai atau menerapkan: (1) economy of scale; (2) Integrated Supply Chain Management System (Pra-produksi, Produksi, Industri Pengolahan, dan Pemasaran); (3) teknologi mutakhir yang tepat (Best Aquaculture Practices, Industry 4.0); dan (4) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Best Aquaculture Practices: (1) induk dan benih unggul (SPF, SPR, dan fast growing); (2) pakan berkualitas dan cara pemberian yang tepat dan benar; (3) pengendalian hama & penyakit; (4) menajemen kualitas air; (5) pond design & engineering; dan (6) biosecurity. Serta. Industry 4.0 technologies: Big Data, IoT, AI, Drone, Cloud Computing, dan Nanotechnology “Precision, Efficient, Competitive, and Sustainable Aquaculture”.

Prof. Rokhmin Dahuri juga mengusulkan beberapa hal terkait prinsip pembangunan berkelanjutan: (1) RTRW yang melindungi kawasan budidaya perikanan; (2) laju (intensitas) budidaya < Daya Dukung Lingkungan mikro (kolam) maupun makro (kawasan); (3) pengendalian pencemaran supaya lingkungan perairan tetap suitable dan sustainable untuk usaha aquaculture; dan (4) konservasi biodiversity pada tingkat spesies, ekosistem, dan genetik.

Pastikan bahwa semua unit usaha akuakultur harus menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, dengan pendapatan bagi karyawan (buruhnya) > US$ 300 (Rp 4,5 juta/karyawan/bulan).

“US$ 300 dihitung berdasarkan garis kemiskian versi Bank Dunia (2010): US$ 2/orang/hari atau US$ 60/orang/bulan.  Rata-rata ukuran keluarga akuakultur 5 orang (ayah, ibu, dan 3 anak), dan pada umumnya yang bekerja hanya ayah,” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.