Minggu, 25 September 2022 | 22:14
NEWS

Pengamat Maritim: ABK WNI Jangan Seenaknya Melanggar Hukum di Luar Negeri

Pengamat Maritim: ABK WNI Jangan Seenaknya Melanggar Hukum di Luar Negeri
Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa (Dok Istimewa)

ASKARA - Sebuah utas yang diunggah akun @adekistrifal di media sosial Twitter mengenai Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan Polisi Laut China mendadak viral. 

Utas yang diunggah oleh anak dari salah satu ABK WNI itu direspons ratusan warganet dan telah disebarkan serta disukai puluhan ribu pengguna Twitter. 

Peristiwa yang menimpa 4 ABK WNI ini juga mendapat tanggapan 

Pengamat Maritim yang juga pendiri dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa merasa prihatin dengan yang dialami ABK tersebut. 

Namun demikian, Capt Hakeng juga menyayangkan tindakan mereka sehingga harus berurusan dengan hukum di negara lain.

"Terus terang saya merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada empat ABK WNI tersebut. Tapi saya juga menyayangkan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga mereka harus berurusan dengan aparat hukum di negara lain," kata dia melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/8). 

Berdasarkan penjelasan dari pihak Kemenlu melalui Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha, para ABK WNI itu ditangkap karena telah menyelundupkan bahan bakar bensin ke wilayah Wenzhou, RRT. 

Bahkan Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah Kota Wenzhou mengungkapkan, 4 ABK WNI tersebut tercatat pernah melakukan penyelundupan barang ke China sebanyak 22 kali sejak tahun 2015.

"Dari penjelasan itu saya sangat menyayangkan dengan tindakan 4 ABK WNI yakni melakukan penyelundupan BBM. Apalagi tindakannya sampai berulang 22 kali. Posisi ABK WNI jelas salah. Tindakan itu tidak hanya berdampak bagi mereka, tapi bisa memiliki dampak terhadap citra kurang baik bagi keseluruhan pelaut Indonesia yang bekerja di Negara lain, dimana bisa dianggap Pelaut dari Negara Indonesia tidak patuh pada aturan yang berlaku di negara lain," tuturnya.

Seharusnya, kata Capt Hakeng, para ABK WNI utamanya nakhoda kapal memahami bahwa mereka terikat oleh aturan-aturan negara tempat kapal mereka beroperasi. Contohnya, peraturan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

"Dalam Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Sebagai wakil perusahaan maka sudah seharusnya nakhoda juga bertanggung jawab terhadap barang-barang dan muatan yang ada di kapalnya, termasuk bahan bakar untuk operasional kapal," jelas Capt Hakeng. 

Selain itu, dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.17 Tahun 2008 menjelaskan pula bahwa perusahaan pelayaran sebagai pengangkut memiliki tanggung jawab penuh terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan mulai dari barang itu diterima sampai diserahkan kembali kepada pemilik barang. 

"Dalam beberapa kasus, terjadi penyalahgunaan wewenang oleh nakhoda. Nakhoda sebagai wakil pengusaha kapal yang seharusnya menjaga semua aset perusahaan dan pemilik muatan, malah terkadang mengabaikan tanggung jawab tersebut. Hal ini patut disayangkan," kata Capt Hakeng.

Tindakan hukum dari aparat Kepolisian Laut Tiongkok terhadap para ABK WNI tidak dapat disalahkan. Apalagi tindakan dari para ABK ini menurut pandangan mereka dapat merugikan negara. 

Akibat dari penyelundupan itu, pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengalami kerugian pajak sebesar 77.415.737 RMB atau setara kurang lebih Rp170 miliar.

"Tindakan dari aparat kepolisian Tiongkok tidak dapat disalahkan. Mereka bekerja untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku di sana. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh pihak kepolisian negara kita apabila ada warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum pasti juga akan dilakukan penegakkan hukum yang berlaku," tegas Capt Hakeng.

Capt Hakeng juga memuji langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tetap memberikan perhatian berupa pendampingan hukum kepada 4 ABK WNI itu. 

Bahkan, perwakilan RI di Shanghai juga turut memastikan pemenuhan hak-hak para WNI di sistem peradilan setempat.

"Patut diapresiasi kepedulian pemerintah dalam memberi pendampingan hukum kepada warga negaranya, yang sedang terkena kasus hukum terlepas perbuatan yang dilakukan para ABK tersebut salah," ucap Capt Hakeng.

Capt Hakeng mengingatkan agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dimanapun berada. 

"Jangan karena WNI, lalu bebas berbuat salah di luar negeri, karena yakin oleh negara benar atau salah akan tetap diberikan pendampingan," pungkasnya.

Komentar