ASKARA - Kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat bujur timur Kementerian Pertahanan (Kemhan) periode 2015-2021 ditaksir mencapai Rp500,5 miliar.

Menurut Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer, Brigjen Edy Imran, kerugian itu akibat proses pengadaan proyek yang melawan hukum.

"(Kerugian akibat) pembayaran sewa satelit dan putusan arbitrase sebesar Rp480,32 miliar dan pembayaran konsultan sebesar Rp20,5 miliar. Total Rp500,5 miliar," ungkap Edy kepada wartawan di Gedung Kejagung, Rabu (15/6).

Dikatakan Edy, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit keuangan tiga kali. Yakni audit internal, audit atas tujuan tertentu dan audit investigasi terkait perkara tersebut.

Dari hasil pemeriksaan para saksi hingga bukti lainnya berupa dokumen, surat, rekaman, video dan hasil audit penyidik meyakini terdapat kerugian keuangan negara timbul akibat korupsi ini.

"Bahwa tersangka Laksamana Muda (Purn) AP bersama-sama dengan SCW dan AW secara melawan hukum merencanakan dan mengadakan kontrak sewa satelit dengan pihak Avanti bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan," terang Edy. 

Dalam kasus ini, penyidik mengatakan, tersangka menggarap proyek satelit itu tanpa mengantongi Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan. Dimana proyek tersebut seharusnya disetujui menteri karena menyangkut pertahanan negara.

Selain itu, selama proyek berlangsung tidak dibentuk tim evaluasi pengadaan (TEP). Edy mengatakan proyek tersebut juga tidak memiliki penetapan pemenang yang seharusnya dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran.

Kejagung menduga sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan proyek tersebut juga tak dipenuhi oleh para tersangka.

"Spesifikasi Satelit Artemis yang disewa tidak sama dengan satelit yang sebelumnya digunakan (satelit Garuda) sehingga tidak dapat difungsikan dan sama sekali tidak bermanfaat," pungkasnya.