ASKARA - Pada tanggal 4 April 2022, Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rapat membahas tema dan prioritas RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Rapat kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Darmansyah Husein dan dihadiri oleh anggota Komite IV DPD RI serta Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa beserta jajarannya. 

Dalam sambutannya, Darmansyah mengungkapkan bahwa rapat kerja kali ini ditujukan untuk mengetahui strategi realisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, Progres pembangunan tujuh program PN dan major project tahun 2022.

“Selain itu, melalui rapat ini juga diharapkan bisa diperolah informasi mengenai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Strategi penyesuaian antara RPJMN 2020-2024, evaluasi RKP 2021, progres RKP 2022, dan rancangan RKP 2023 serta Proses pembangunan IKN baru serta dampaknya bagi perekonomian daerah/wilayah dan nasional,” ujar Darmansyah. 

Lebih lanjut, senator asal Kalimantan Barat ini mengungkapkan beberapa isu yang menjadi fokus Komite IV DPD RI dalam rapat kali ini. Pertama, terdapat ketidaksinkronan antara rencana pembangunan yang telah dibuat dengan realisasinya sejak awal tahun 2022.

Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa major project yang akan dikerjakan pada tahun 2022 adalah food estate, destinasi pariwisata prioritas, pengelolaan UMKM, reformasi sistem kesehatan nasional, dan transformasi digital. Namun, Kementerian PPN/Bappenas justru mengawali tahun 2022 dengan mengebut pengesahan RUU IKN. 

Kedua, rencana pembangunan major project pada tahun 2022 kurang melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Ketiga, sejauh ini tidak tampak upaya serius pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan fasilitas dan layanan kesehatan di berbagai daerah. Padahal, reformasi sistem kesehatan nasional merupakan salah satu major project pemerintah 2022.

Keempat,  Struktur perekonomian yang timpang antar daerah dan berlangsung secara terus-menerus tersebut berpotensi menghadirkan beragam masalah sosial, ekonomi, dan politik di masa yang akan datang. Kelima, pembangunan IKN baru bermaksud untuk mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah dan mengurangi ketimpangan. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus membuat kajian komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Suharso Monoarfa dalam paparannya mengungkapkan pasca reformasi tidak ada rakorgub (rapat koordinasi dengan gubernur). “Memasuki 2020, kami menghidupkan rakorgub untuk menyiasati agar ada sinkronisasi pembangunan pusat-daerah. Rakorgub melengkapi Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Rakor ini sudah dimulai sejak 2020,” papar Suharso.

Suharso menambahkan salah satu keluaran rakorgub adalah major project yang ada di daerah. Proyek ini diakomodasi melalui usulan program-program. “Ada program yang 100 persen kami akomodasi, ada yang tidak,” sebut Suharso.  Selain rakorgub kami melakukan jemput bola dengan datang ke provinsi-provinsi untuk melakukan supervisi dan konsultasi dengan gubernur dan bupati. 

Senator Abdul Hakim asal Lampung mempertanyakan target Indeks Pembangunan Manusia yang dinilai masih konservatif. “Pada tahun 2021, IPM mencapai 72,29. Target 2024 75,54. Angka ini menurut saya terlalu konservatif. ” ucap  Abdul Hakim.  Meski demikian, Senator Lampung ini mengapresiasi masuknya indikator NTP dan Nilai Tukar Nelayan dalam tujuan pembangunan. 

Senator Ajiep Padindang asal Sulawesi Selatan mengapresiasi capaian kinerja 2021 di tengah pandemi  covid-19. “Pada tahun 2020 pertumbuhan negatif, pada 2021 pertumbuhan ekonomi positif,” kata Ajiep. Ajiep menambahkan, dirinya optimis target pembangunan RKP 2022 dan 2023 bisa dicapai dengan baik asal asumsi mengenai koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dilaksanakan. 

Secara lebih detail usaha tersebut mencakup pertama, Penguatan Sinergi perencanaan pembangunan antara RKP dengan Rencana kerja Kementeran/Lembaga (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD), kedua Penguatan koordinasi tingkat pusat dan daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan ketiga Integrasi sumber pendanaan dari APBN, APBD dan sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung kegiatan prioritas. 

Senator Muhammad Wartabone asal Sulawesi Tengah menyampaikan rencana IKN, Sulawesi Tengah, terutama Kabupaten Buol bisa menjadi salah satu daerah penyuplai daging untuk IKN.”Untuk meningkatkan kapasitas Kabupaten Buol dalam mendukung IKN, perlu peningkatan akses transportasi,” ungkap Wartabone.

Senator Amirul Tamim asal Sulawesi Tenggara menyampaikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak optimal. Hal ini menjadikan usulan prioritas daerah dari kabupaten jarang tidak tergambar atau tertangkap oleh pemerintah provinsi. Selain itu Amirul juga menyoroti tidak melihat kekuatan perencanaan kelautan di Indonesia pada RKP 2022. Padahal laut adalah kekuatan kita.

Senator Ikbal Djabid asal Maluku Utara mengonfirmasi kepada pemerintah terkait jalan umum yang digunakan perusahaan tambang. “Apakah kompensasi yang diterima oleh pemda/masyarakat?” tanya Ikbal.

Senator Kalimantan Barat, Sukiryanto, mengonfirmasi kepada Kepala Bappenas mengenai adanya kontradiksi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kemenkeu terkait penggunaan anggaran untuk pembangunan IKN baru. “Ada kontradiksi antara Bappenas dan Kemenkeu mengenai sumber pendanaan IKN (Ibu Kota Negara). Mohon Bappenas untuk bisa menjelaskan lebih lanjut," kata Sukiryanto yang juga Ketua Komite IV DPD RI.

Senator asal Maluku, Novita Annakotta mengemukakan pembangunan Indonesia saat ini berat kepada visi kontinental. Melalui rapat ini saya mendukung pembangunan Ambon New Port sebagai program pembangunan yang bisa mengungkit perekonomian laut di wilayah timur.  Novita juga mengharapkan Maluku bisa didorong menjadi provinsi penghasil ikan dan rempah-rempah.

Senator Bangka Belitung, Darmansyah mengapresiasi keputusan Pemerintah menunjuk Babel sebagai showcase dalam isu lingkungan. “Saya apresiasi Pemerintah yang menjadikan Babel sebagai lokasi showcase ini,” ujar Darmansyah.