ASKARA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Jimly Asshiddiqie mengatakan, sebaiknya seluruh kalangan tidak menanggapi dengan serius isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Suatu hari, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden akan turun, tenang saja. Jangan terlalu serius, jangan baper cuma main-main aja ini," ujar Jimly dalam webinar yang digelar Vox Point Indonesia, Sabtu (26/3).

"Kalau mau serius, tidak akan, tidak mungkin dan tidak boleh karena konstitusi kita sudah mengatur tentang masa jabatan, mengenai pemilihan umum," tambahnya.

Kata Jimly, rencana perubahan Undang-Undang Pemilu yang tahun lalu dibahas di DPR RI sudah dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sehingga undang-undang itu tidak dibahas. 

"Jadi kalau mau mengubah Undang-undang Pemilu sudah tidak bisa lagi," ucapnya.

Selain itu, kata dia, Komisi II DPR RI sudah bebrapa kali menggelar rapat dengan pemerintah serta penyelenggara pemilu untuk mengatur tahapan pemilu. 

"Jadi sudah dibahas, tinggal dituangkan dalam peraturan KPU yang sifatnya independen. Nah, jadi rasa-rasanya nggak mungkin ada penundaan lagi tahapan, kecuali dipaksakan, misalnya dipaksakan bagaimana UU diubah dengan Perppu, ada teori yang mengatakan UU Dasar bisa diubah dengan dekrit," urainya.

Jimly mengaku heran dengan isu penundaan pemilu yang diusulkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar itu. Dia pun kemudian menelpon Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. 

"Saya telpon Luhut yang saat itu ada di Arab Saudi, 'Ah tidak benar itu, itu kan kita cuma ngobrol-ngobrol'," ungkapnya.

Dari hal itu, Jimly mengatakan, yang terjadi adalah miskomunikasi, misinformasi di semua lini dan semua bidang. 

"Maka dunia kata-kata kita ini isinya hoaks, ada yang faktual tapi konteksnya berbeda sehingga menimbulkan miskomunikasi dan misinformasi. Era sekarang ini era <i>post truth</i> benar. Dulu dibilang ini era komunikasi dan informasi, yang terjadi justru terbalik disinformasi, misinformasi yang terjadi," jelasnya.

Jimly menegaskan, saat ini masyarakat jangan terpaku dengan kata-kata yang diucapkan para pemilik kepentingan. 

"Maka kita jangan terpaku pada kata-kata, kita lihat apa yang diputuskan. Nah, yang diputuskan nggak begini, yang diputuskan itu adalah pemilu jalan," tandasnya.