ASKARA - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tentang 110 juta orang di media sosial (medsos) mendukung penundaan pemilu 2024 banyak mendapat respons negatif dari sejumlah kalangan. 

Kali ini, dari Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Kata Denny, mustahil big data bisa dipakai untuk memotret dukungan rakyat terhadap penundaan Pemilu 2024.

Menurut Denny JA, percakapan di medsos tidak mencerminkan populasi penduduk Indonesia lantaran setiap orang bisa membuat lebih dari satu akun di media sosial.

"Dengan situasi inilah, kita mengatakan mustahil big data secara akademik bisa digunakan untuk memotret kecenderungan populasi (mendukung penundaan Pemilu 2024). Salah secara akademik, ya salah secara metodik," ungkap Denny JA dalam kanal Youtube Orasi Denny JA, dikutip Jumat (18/3).

Klaim data yang disampaikan Luhut, kata Denny, tak sesuai temuan survei LSI. Survei menunjukkan mayoritas penduduk menolak penundaan pemilu.

Denny pun mengkritik klaim Luhut soal penundaan pemilu didasari alasan pandemi Covid-19. Denny juga mengingatkan puncak pandemi sudah dilewati tahun ini.

Terkait alasan ekonomi, Denny menyatakan tak ada pemilu di negara lain yang ditunda karena kesulitan dana. 

Menurutnya, pemerintah pun kini sedang memindahkan ibu kota negara dengan biaya 5 kali lipat dari biaya Pemilu 2024.

Denny menyampaikan penundaan pemilu juga mustahil dilakukan karena koalisi pendukung Jokowi terbelah. Hanya PAN dan PKB yang masih teguh dengan rencana tersebut.

"Tak cukup alasan menunda pemilu. Jika masih juga dipaksakan, maka ini akan berubah menjadi skandal politik," tandasnya.