ASKARA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, tidak pernah ada pembahasan terkait penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI di lingkungan pemerintah. 

"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, melalui keterangan resmi di akun YouTube akun Kemenko Polhukam, dikutip Selasa (8/3). 

Mahfud MD bahkan menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah membahas dua isu tersebut. Kata Mahfud, Jokowi justru berkomitmen penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa terlaksana dengan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran dan masa kampanye bisa efektif. 

"Ini didasarkan atau disampaikan presiden pada 14 September 2021 di sidang kabinet terbatas," kata dia.

Selain itu, pemerintah menggelar rapat lintas kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 17 September 2021 dan 23 September 2021.

Mengacu pada hasil rapat tersebut, pemerintah kemudian mengusulkan pemungutan suara pesta demokrasi lima tahunan pada 8 atau 15 Mei 2024. 

Usul itu disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR.

"Jadi, itu posisinya. Kabinet dan presiden minta agar jadwal pemilu ditetapkan secara pasti pada 2024," tegasnya.

Namun, DPR dan KPU mengusulkan alternatif tanggal lain untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Akhirnya, pemungutan suara Pemilu 2024 disepakati bersama antara pemerintah, KPU, dan DPR pada 14 Februari 2024 melalui rapat kerja di Kompleks Parlemen pada 24 Januari 2022. 

Setelah itu, Jokowi menekankan kepada Mahfud dan Mendagri Tito Karnavian agar menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

"Dengan demikian, sikap presiden sudah jelas tentang penyelenggaraan Pemilu 2024," tandasnya.